Jokowi Benahi Solo Dua Tahun, Bagaimana dengan Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelayanan prima kepada masyarakat merupakan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasan itulah yang menggerakkan Gubernur DKI Joko Widodo menyidak sejumlah kantor pemerintah kota, kelurahan, serta kecamatan di DKI.

Berdasarkan blusukan-nya ke kantor-kantor itu, setidaknya, Jokowi menyorot tiga poin yang masih perlu pembenahan, yakni fasilitas memadai di tiap kantor pelayanan, kecepatan proses administrasi, dan perbaikan sumber daya manusia petugas yang berhadapan langsung dengan warga.

Seperti sidak yang dilakukan Jokowi pada Kamis (18/7/2013) kemarin di Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Cipinang Cempedak, dan Kecamatan Jatinegara. Jokowi mengakui ketiga kantor itu telah memiliki fasilitas ruang pelayanan yang sesuai dengan keinginannya, yakni ruangan luas, tidak tersekat-sekat atau terbuka, serta nyaman.

Layaknya masyarakat biasa yang hendak mengurus perizinan, seperti itulah gaya kedatangannya. Datang, kemudian duduk di ruang tunggu sambil menunggu petugas loket di unit pelayanan umum. "Ini fasilitasnya sudah bagus. Tapi, yang masih tersekat-sekat, tidak terbuka, itu yang enggak benar. Yang bekerja itu harus bisa dilihat oleh pemohonnya," ujar Jokowi di Kelurahan Pondok Bambu.

Tinggal, lanjut Jokowi, di setiap kantor pelayanan itu, diadakan mesin pemberi informasi. Di mesin dengan layar sentuh itulah, masyarakat dapat mengetahui jenis pelayanan apa saja di kantor itu, bagaimana prosesnya, berapa lama selesainya. Dengan demikian, Jokowi berharap jika proses yang terjadi tak sesuai dengan informasi di sana, dia dapat menegur wali kota, lurah, atau camat.

Lama karena SDM kurang?

Poin kedua yang menjadi sorotan ialah kecepatan proses administrasi. Tak tanggung-tanggung, politisi PDI Perjuangan itu ingin pembuatan Kartu Keluarga (KK) selesai dalam tiga hari dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) selesai dalam satu jam.

Lurah Pondok Bambu Budhy Novian yang diminta hal tersebut oleh Jokowi pun tak berpikir lama. Ia langsung menyanggupinya. "Baik, Pak. KK tiga hari, KTP satu jam, Pak," ujar pria yang baru terpilih jadi lurah melalui uji lelang jabatan tersebut.

Jokowi kemudian bertanya, mengapa dirinya masih mendapat laporan masyarakat mengurus KK dan KTP membutuhkan waktu satu hingga dua minggu. "Katanya karena kadang-kadang yang dilayani banyak, tidak hanya satu dua orang. Tapi, itu bukan alasan karena input data saja," ujarnya.

Melihat situasi demikian, Jokowi pun menangkap perlunya pembenahan sumber daya manusia. Tidak hanya cepat dan tanggap, Jokowi ingin menciptakan pelayanan yang ramah, penuh senyum, layaknya jika masyarakat masuk ke kantor bank.

"Mestinya di front harus ada training, bagaimana melayani masyarakat, bagaimana mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat pagi, standar seperti itu harus ada," lanjut eks Wali Kota Solo itu.

Dari sidaknya ke sejumlah kantor pelayanan warga, Jokowi tak satu pun disambut dengan ramah, baik petugas loket, lurah, camat, hingga wali kota tampaknya masih tergagap-gagap melayani. Kebanyakan mereka melayani permintaan Jokowi dengan muka tegang, tapi entah apa kesalahannya.

Sebagai langkah awal, Jokowi memberikan waktu tiga bulan ke depan kepada wali kota, kelurahan, dan kecamatan untuk memperbaiki dua poin yang pertama. Sementara, untuk SDM, Jokowi mengakui dirinya membutuhkan waktu cukup lama. Namun, Jokowi optimistis mampu menciptakan pelayanan masyarakat yang prima.

Sebelum merapat ke Jakarta, Jokowi mengaku membutuhkan waktu dua tahun memperbaiki pelayanan di Solo. Lalu, bagaimana dengan Jakarta? "Secepatnya," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.