"Itu dilema kita, terlambat 20 tahun membangun transportasi massal," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Basuki mengatakan, jika tidak dilakukan perbaikan manajemen, operasionalnya tidak bisa dikontrol. Hal itu akan memunculkan sopir-sopir tembak yang menggantikan tugas sopir terdaftar.
"Kalau sopir (terdaftar) sakit, daripada enggak nyetor, pasti lempar ke temennya yang belum tentu punya SIM," tuturnya.
Selain soal sopir, banyaknya angkutan yang tak laik jalan juga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Karena itu, Pemprov DKI berencana menambah bus-bus PPD. Pemprov DKI Jakarta berharap pemerintah pusat mau melepas PPD untuk dikelola Pemprov DKI.
Pemilik bus perorangan, ujar Basuki, akan dibantu dari sisi manajemen. Semua mobil angkutan akan keluar dari satu pul. "Yang tidak mau ikut, ya mohon maaf, kita sudah bantu Anda perbaiki manajemen," ujarnya.
Ke depan, mobil-mobil yang tidak sesuai akan dikandangkan. Namun, hal itu tidak dilakukan dalam waktu dekat mengingat saat ini Jakarta masih kekurangan moda transportasi massal.
"Tidak dikandangin saja enggak cukup. Kalau cukup, kita kandangi, beres semua. Makanya, kita tambah bus baru, baru semua kita kandangin. Speedometer enggak ada, rem enggak ada, lampu enggak ada," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.