Pergub DKI tentang Uang Kerahiman Bakal Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memproses pencabutan peraturan gubernur tentang pemberian uang kerahiman. Pencabutan pergub itu dilakukan terkait pelaksanaan program pengerukan belasan sungai melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

"Kita sudah cabut SK gubernur tentang mengganti uang kerahiman. Pokoknya kita enggak ada lagi pinjam duit buat ganti uang kerahiman," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Santunan kepada Penggarap Tanah Negara. Pasal 3 dalam pergub itu menyebutkan, santunan kepada penggarap tanah negara diberikan sebesar 25 persen dikali luas lanah garapan dikali nilai jual obyek pajak tanah pada tahun berjalan.

Menurut Basuki, pelaksanaan program JEDI tetap menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia. Namun, hal itu langsung diurusi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Pemprov DKI hanya bertanggung jawab dalam hal pembebasan tanah.

Satu hal yang ditolak oleh Pemprov DKI adalah pemberian pinjaman oleh Bank Dunia yang dipergunakan untuk ganti rugi lahan warga yang dibebaskan. Warga yang mendirikan bangunan di pinggir sungai itu, kata dia, telah melanggar peraturan yang ada. Oleh karena itu, apabila pemerintah memberikan uang kerahiman, maka pemerintah turut melanggar hukum.

"Awalnya, (menurut) aturan pembebasan sungai itu, kita harus membayar uang kerahiman. Cara itu yang kita tolak ke Bank Dunia dan itu mengajarkan kita untuk merusak orang," kata Basuki.

Proyek JEDI yang dirintis oleh Gubernur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, itu diperkirakan menelan anggaran sebesar 190 juta dollar AS. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan diambil dari APBN dan APBD DKI.

Kementerian PU juga telah memastikan bahwa pengerjaan fisik pengerukan 11 sungai dan 4 waduk di Jakarta dimulai dengan pengadaan tender fisik internasional. Tender fisik akan dimulai dengan tahap prakualifikasi dan tahap tender untuk tujuh paket kegiatan pengerukan. Proses tender berlangsung terbuka bagi semua kontraktor. Adapun kontraktor asing yang berkeinginan mengikuti proses tender diwajibkan membentuk usaha patungandengan kontraktor asal Indonesia.