Jokowi Jelaskan Pentingnya Modali MRT ke DPRD DKI

"Penyertaan modal pada MRT harus diberikan," ujarnya di depan puluhan Anggota DPRD Jakarta di ruang rapat pada Jumat (30/8/2013) sore.

Rapat itu adalah rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013, Pajak Rokok, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyertaan Modal Pemprov DKI kepada beberapa BUMD milik DKI Jakarta.

Jokowi menjelaskan, penyertaan modal wajib diberikan dengan latar belakang kondisi transportasi di Ibu Kota yang tergolong tertinggal jauh dari beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia. Kondisi itu digadang-gadang penyebab macet.

"MRT adalah program Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan. Sudah 20 tahun lebih, rencana pembangunan MRT tidak berjalan baik," ujarnya.

Selain mengatasi kemacetan, lanjut Jokowi, pembangunan megaproyek senilai 125miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun tersebut diharapkan merangsang pertumbuhan ekonomi di sektor lain, yakni bidang jasa serta bisnis properti perumahan.

"Oleh sebab itu kinerja PT MRT harus ditingkatkan. Salah satunya dengan menambah modal perseroan sesuai dengan peraturan ada," ujarnya.

Hingga pukul 15.15, baru Fraksi PDI Perjuangan yang menyetujui penjelasan eksekutif. Sedangkan, fraksi lainnya masih dalam tahap pembacaan.

Pengerjaan proyek MRT dibagi menjadi delapan paket konstruksi sipil. Rinciannya, tiga konstruksi sipil bawah tanah (underground) yaitu Jalan Sisimangaraja hingga Bundaran Hotel Indonesia, tiga konstruksi sipil layang yaitu Lebak Bulus hingga Al Azhar dan dua paket pengadaan sistem dan rolling stock.

Dari delapan paket tersebut, enam paket sudah dilakukan lelang tender terlebih dahulu, yakni tiga paket bawah tanah dan tiga paket MRT layang. Konstruksi sipil MRT bawah tanah dikerjakan terlebih dahulu pada bulan Oktober 2013 yang akan datang, karena waktu pembanguna lebih lama dibandingkan dengan konstruksi layang.