Ada Mobil Murah, Basuki Minta Subsidi BBM Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kebijakan tentang pemasaran mobil murah ramah lingkungan tidak semata-mata buruk. Namun, penerapannya harus dibarengi dengan sikap konsisten untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Basuki mengatakan, penggunaan low cost green car (LCGC) dapat mendorong warga untuk peduli akan konsep ramah lingkungan. Meski demikian, pemerintah pusat harus konsisten mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar konsumsi BBM tak membebani negara.

"Pemerintah juga enggak konsisten. Kalau mau konsisten, cabut subsidi minyak," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (16/9/2013).

Menurut Basuki, untuk mengantisipasi kemacetan sebagai dampak diberlakukannya kebijakan mobil murah, Pemprov DKI hanya dapat memberikan subsidi bus. Dengan demikian, warga tidak perlu membayar ongkos mahal untuk bus dan pemerintah tak perlu menyubsidi BBM. Basuki berpendapat, apabila subsidi BBM itu tidak segera dicabut, maka warga tidak akan pernah mau berhenti menggunakan kendaraan pribadi.

"Kita mengharapkannya kalau ekonominya naik, mereka yang punya mobil, tarif BBM-nya juga harus naik, tanpa ada batasan harga minyak. Kalau mereka tetap menggunakan subsidi pemerintah, jadinya dobel dong mereka dapat insentifnya," kata Basuki.

Basuki mengatakan, Jakarta dapat meniru kota London di Inggris dalam mengatasi masalah lingkungan perkotaan. Di London, kata Basuki, warga di tengah kota harus menggunakan trem listrik dan kendaraan pribadi diparkirkan di pinggir kota. "Karena hanya trem yang cocok dengan lingkungan mereka. Selain mengurangi macet, juga bersih udaranya," kata Basuki.

Aturan mengenai LCGC ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau. Permenperin itu merupakan turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau low emission carbon (LEC) yang telah diatur ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang kendaraan yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Peraturan itu mengatur tentang keringanan pajak bagi penjualan mobil hemat energi. Hal ini memungkinkan produsen mobil menjual mobil di bawah Rp 100 juta. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.