Warga Waduk Ria Rio Tolak Kompensasi, Camat Terheran-heran

JAKARTA, KOMPAS.com -- Polemik kembali muncul dalam rencana relokasi warga Waduk Ria Rio, Kampung Pedongkelan, Pulogadung, Jakarta Timur. Sejumlah warga memilih walk out saat pemberian kompensasi. Alasannya, uang kompensasi sebesar Rp 1 juta per Kepala Keluarga (KK) dinilai tak sesuai yang mereka inginkan, yakni Rp 5 juta per KK.

Melihat sikap warga tersebut, Camat Pulogadung Teguh Hendrawan mengaku heran.  Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah mengupayakan yang terbaik bagi warga Waduk Ria Rio sesuai prosedur yang ada. Namun, warga justru menunjukkan sikap berbeda saat acara pemberian kompensasi yang dilakukan pada Selasa (24/9/2013).

"Mereka masih tanya kompensasi dan batas patok tanah Pulomas. Mereka menuntut per kepala keluarga Rp 5 Juta," kata Teguh, saat dihubungi Kompas.com, Selasa malam.

Sikap warga yang menolak menerima kompensasi, diakui Teguh, merupakan hak dari warga. Pihaknya telah menyampaikan masalah tersebut kepada Wali Kota Jakarta Timur Krisdiyanto dan pihak Komnas HAM dalam rapat yang dilakukan Selasa siang tadi.

Teguh mengatakan, selama prosedur sudah dilaksanakan, langkah-langkah penertiban tentu tetap akan dilakukan. "Jadi pada intinya kita sudah sesuai prosedur. Insya Allah kita lakukan (penertiban)," ujar Teguh.

Diberikan Fasilitas Lengkap

Menurut Teguh, relokasi warga waduk Ria Rio yang dilakukan Pemprov DKI sudah sangat cukup. Warga yang akan menempati rumah susun (rusun) Pinus Elok tidak dalam keadaan kosong tapi akan dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai, mulai dari televisi, lemari, tempat tidur, kulkas dan beberapa fasilitas lainnya.

Tak hanya itu, upaya relokasi pun sudah disosialisasikan sebanyak empat kali. Pemprov juga memberikan kompensasi, membantu relokasi sekolah bagi putra-putri di tempat pendidikan rusun Elok, sampai diantar untuk lihat kondisi rusun terlebih dulu.

Bahkan warga, menurut Teguh, yang belum ber-KTP akan dibantu. Selain itu, akan ada pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) bagi warga Ria Rio.

"Artinya Pak Gubernur sudah luar biasa. Lalu mau apa lagi?" tegas Teguh.

Penempatan Rusun Batal

Sedianya, Selasa siang tadi, selain memberikan kompensasi, pemerintah juga akan membicarakan soal penempatan warga rusun, mulai dari nomor unit rusun, sampai dengan kebijakan penempatan warga yang telah lansia untuk mendapatkan hunian di lantai dasar. Namun karena warga memilih walk out, rencana itu pun batal.

"Akhirnya saya tanya, 'Ada yang mau ambil kupon tidak? Karena tidak ada, mereka lalu pulang," ujar Teguh.

"Bagi saya itu enggak ada masalah. Itu hak mereka untuk tolak. Yang penting prosedur sudah kita lakukan. Dan saya sudah sampaikan ini ke pimpinan," tambahnya.

Sementara itu, Teguh mengatakan rencana pemberian surat pemberitahuan kedua mengenai penertiban kawasan itu kepada warga akan kembali diberikan pada pekan ini. Surat pemberitahuan pertama telah lebih dulu diberikan pada Agustus lalu.

"Kalau dihitung dari tanggal minggu ini SP II," katanya.

Meski demikian, Teguh mengatakan hal itu tetap akan menunggu petunjuk dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi sendiri berencana kembali bertemu warga terkait masalah tersebut. Jokowi berjanji untuk turun tangan langsung mengatasi masalah tersebut.