Penggunaan Anggaran Dinas PU DKI Terkendala Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran di dinasnya pada tahun ini. Dinasnya mendapat alokasi dana sebesar Rp 2,5 trilun dalam APBD 2013, tetapi baru terserap sekitar 25 persen hingga Oktober.

"Salah satunya, ada Rp 400 miliar, sekitar 15 persen kami kembalikan dalam APBD Perubahan karena berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 soal pembebasan lahan," ujarnya pada wartawan, Selasa (22/10/2013).

Selain itu, kata Manggas, pengesahan APBD 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri memakan waktu lama, yakni 2 bulan. Seusai pengesahan, SKPD harus mulai menyusun panitia tender, lelang konsultan, hingga membuat detail engineering design.

"Ini kan memakan waktu untuk tender, belum lagi kalau disanggah, dan memang biasanya akhir tahun prosesnya baru selesai. Belum lagi kalau proses tendernya gagal," ujar Manggas.

Ia mengatakan, untuk memangkas waktu tender, Dinas PU DKI akan menggunakan e-catalog sebagai acuan proses tender proyek. Namun, ia masih menunggu aturan turunan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ia menyebutkan, rendahnya penyerapan anggaran tersebut tidak berarti dinasnya tidak bekerja. Sampai saat ini, Dinas PU DKI melalui APBD Perubahan akan menambah 23 unit ekskavator dan 50 alat berat serta 30 truk angkut.

"Jadi nanti setiap hari ada pengerukan terus. Tujuannya apa? Agar kapasitas dari kali-kali ini dalam menampung air bisa maksimal," ujarnya.

Selain itu, untuk anggaran 2013, Dinas PU DKI juga masih fokus pada pengerukan 4 dari 12 sungai besar di Jakarta, normalisasi 18 saluran submakro, normalisasi 12 waduk, dan pemeliharaan serta perbaikan pompa air di sejumlah titik. Ia yakin anggaran 2013 bisa terserap tinggi di akhir tahun dan tak menyisakan utang proyek.