Aset Lain Tersangka Kredit Fiktif Rp 102 Miliar Ditelusuri

kompas.com/dani prabowo Sejumlah mobil mewah terparkir di halaman parkir Bareskrim Polri, Rabu (23/10/2013). Mobil tersebut merupakan mobil sitaan Dittipideksus Bareskrim Polri terkait kasus penyimpangan pemberian kredit fiktif yang diberikan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sebesar Rp 102 miliar.

"Kita masih melakukan penelusuran aset lain, analisis terhadap rekening lain di samping yang ada," kata Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Arief Sulistyo di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (25/10/2013).

Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan terkait kasus ini. Kendaraan tersebut adalah Mercedes Benz SLK 300 bernomor polisi B 1 ADG warna kuning, Mercedes Benz E 300 B 741 NDH warna putih, Toyota Alphard B 1650 RL warna putih, dan Hummer H3 B 741 FKD warna hitam.  Kemudian, Honda Freed F 630 CW warna putih, Mitsubishi Pajero Sport F 1030 DO warna putih, Honda CRV F 1299 L warna hitam, dan Honda Jazz F 39 A warna putih.

Selain itu, ada pula Toyota Altis F 1649 DK warna hitam dan sepeda motor Honda Gold Wing F6B warna hitam. Selain menyita kendaraan, Arief mengatakan, penyidik juga menyita barang bukti lain berupa dokumen fasilitas pembiayaan, buku tabungan, data diri nasabah, data diri tersangka Iyan Permana, NPWP, dan sejumlah bukti slip transfer.

"Barang bukti itu akan kita kroscek lagi untuk mengetahui (hasil penyaluran kredit) ke mana saja, serta dalam rangka asset tracing," ujarnya.

Bareskrim telah menetapkan empat tersangka terkait kasus penyaluran kredit fiktif sebesar Rp 102 miliar yang disalurkan BSM cabang Bogor kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut, perseroan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar.

Keempat tersangka adalah Kepala Cabang BSM Bogor M Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, Accounting Officer BSM cabang pembantu Bogor John Lopulisa, dan seorang debitor, Iyan Permana. Keempat tersangka tersebut saat ini ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri.

Akibat perbuatannya, keempat tersangka diancam dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.