Polri: Tersangka Kredit Fiktif adalah Sindikat Perbankan

“Mereka merupakan sindikat yang melakukan kredit fiktif,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie di Mabes Polri, Kamis (24/10/2013).

Sayangnya, Ronny masih enggan membeberkan peran masing-masing tersangka dalam kasus ini. Pasalnya, saat ini keempat tersangka masih menjalani proses pemeriksaan lanjutan setelah dinyatakan resmi ditahan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sementara, ia menjelaskan, modus yang digunakan tersangka yakni memalsukan identitas para nasabah, baik melalui KTP, maupun melalui persyaratan administrasi lainnya. Tindakan pemalsuan tersebut dilakukan oleh salah seorang tersangka yang bertindak sebagai debitur bernama Iyan Permana.

“Untuk mengetahui apakah dokumen itu palsu atau tidak tentu membutuhkan keterangan ahli yang berkaitan dengan pemalsuan juga,” ujarnya.

Ronny menambahkan, penyelidikan atas kasus ini bermula dari laporan yang diajukan BSM pusat ke Bareskrim Polri pada bulan September 2013. Mendapat laporan tersebut, penyidk Dittipideksus Bareskrim Polri kemudian melakukan penyelidikan. Barulah pada bulan Oktober 2013, setelah menemukan alat bukti yang cukup, kasus ini ditingkatkan ke penyidikan. Keempat tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini pun diamankan.

“Tentu saja ini menjadi prestasi bagi penyidik, karena dalam waktu singkat dapat mengungkap kasus ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka terkait kasus penyaluran kredit fiktif sebesar Rp 102 miliar yang disalurkan BSM cabang Bogor kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut, perseroan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar.

Keempat tersangka yang telah ditahan oleh penyidik adalah Kepala Cabang BSM Bogor M. Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu (KCP) BSM Bogor Chaerulli Hermawan, Accounting Officer BSM KCP Bogor John Lopulisa, dan seorang debitur, Iyan Permana.

Keempat tersangka tersebut ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Akibat perbuatannya keempat tersangka diancam dengan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.