Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Penjual" Nama Jokowi Ternyata Pegawai Honorer, Pengetik Sambutan

Kompas.com - 06/11/2013, 19:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri DKI Jakarta Heru Budi Hartono meralat pernyataannya soal D, oknum pegawai di Pemerintah Provinsi DKI yang diduga meminta uang kepada Rumah Sakit  Jakarta untuk mendatangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia membenarkan bahwa D bekerja di bawah naungannya, tetapi bukan sebagai pegawai negeri sipil.

"Dia pegawai honorer, bertugas sebagai pengetik sambutan di bawah biro saya," ujar Heru di Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Sebelumnya, Heru menyatakan bahwa tidak ada pegawai negeri sipil (PNS) berinisial D di bironya. Sejak mengetahui kabar itu pada Selasa malam, Heru mengklaim telah mengomunikasikannya dengan D. Kepada Heru, D membenarkan bahwa dirinya berkomunikasi dengan Apid, staf sekretariat Yayasan RS Jakarta, soal undangan kepada Gubernur. Namun, D membantah telah meminta uang kepada pengelola rumah sakit itu.

Pada Rabu siang, Heru mengatakan telah menemui manajemen RS Jakarta untuk mengklarifikasi hal tersebut. Namun, Apid tengah sakit sehingga tidak bisa dimintai klarifikasi. Heru hanya mendapat keterangan dari Pembina Yayasan RS Jakarta, Benyamin Mangkudilaga, dan beberapa orang jajaran direksi rumah sakit tersebut.

"Si D bilang komunikasi terakhir itu Jumat siang, tetapi dari rumah sakit bilang komunikasi terakhir itu Jumat sore. Jadi, ada perbedaan keterangan meski kami belum mendengarkan dari Apid," ujarnya.

Menurut rencana, Kamis besok, stafnya akan mendatangi rumah Apid di kawasan Depok, Jawa Barat. Heru mengatakan, ia harus mendengar cerita dari kedua sisi untuk mengetahui persoalan secara menyeluruh. Setelah melakukan pengecekan ulang antara kedua pihak itu, ia baru akan memutuskan solusi yang tepat selanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pria berinisial D yang mengaku PNS Pemprov DKI Jakarta disebut meminta sejumlah uang kepada pihak Yayasan Rumah Sakit Jakarta. D berjanji dapat mendatangkan Gubernur DKI Joko Widodo pada acara yang digelar RS Jakarta, yakni HUT Ke-60 RS Jakarta pada 10 November 2013.

"Masih ada aja yang meras-meras seperti itu sekarang. Kami mau itu orang diusutlah, sayang sekali kalau masih ada," ujar Benyamin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com