"Kita lagi training non-kepamongan untuk lurah camat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Menurut Basuki, lurah dan camat masa kini sudah bukan lagi berfungsi kepala wilayah saja. Lurah dan camat harus dapat juga mengurusi anggaran yang tersedia. Dengan pelatihan itu, diharapkannya tak muncul lagi pos anggaran yang tiba-tiba muncul atau anggaran yang tidak terserap.
Kemudian, juga pelatihan bagaimana mengurusi birokrasi yang simpel dan jauh dari kesan lama dan rumit. Lurah dan camat itu tidak hanya akan dididik untuk menjadi aparat warga, tapi juga dididik agar memiliki rasa melayani warga.
"Mereka yang lulus seleksi jabatan itu pintar-pintar, kok," kata Basuki.
Tak jarang, ia menemui para pejabat yang lebih banyak ingin dilayani daripada melayani. Padahal, menurutnya, pejabat itu bersifat melayani bukan dilayani. Hal itulah yang harus terus ditanamkan kepada para PNS DKI.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan melakukan perampingan birokrasi. Misalnya, tentang badan pelayanan umum pengadaan barang. Nantinya, tiap SKPD tidak akan memiliki badan lelang sendiri. Akan ada badan pelelangan untuk semua SKPD. Dengan itu, maka Pemprov DKI dapat menghemat hingga 1.000 PNS.
"Namun, bukan berarti pelayanan berkurang. Kalau memang butuh orang, akan kita tambah, dan kalau pelayanan yang ini cukup dengan orang sekian ribu ya tidak perlu ditambah. Intinya melayani warga," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.