Pengamat Tata Kota: Protes Pedagang Pasar Minggu Hanya soal Komunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwana Yoga menilai, protes yang dilayangkan pedagang di Pasar Minggu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait desain pasar tradisional yang terintegrasi dengan rumah susun sewa sederhana ibarat tak kenal maka tak sayang. Pemprov DKI Jakarta dinilai kurang menyosialisasikan desain sehingga pedagang menolak.

"Intinya cuma satu, tak kenal maka tak sayang. Gubernur tinggal instruksi saja ke lurah, camat, dan PD Pasar Jaya, dialog pada pedagang soal desain itu. Pasti mau, saya yakin," ujar Nirwana saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (15/11/2013) siang.

Soal desain itu sendiri, Nirwana menilai konsep terintegrasinya pasar tradisional dengan rusunawa sebenarnya sudah jamak dan berhasil diterapkan di berbagai kota di dunia, misalnya Hongkong dan Taiwan.

Dari 20 lantai, misalnya, lima lantai diperuntukkan pasar, sedangkan sisanya untuk tempat tinggal dan fasilitas pendukung penghuni, baik untuk pedagang maupun warga lainnya.

Tentunya, lanjut Nirwana, pasar yang dimaksud bukanlah pasar tradisional yang becek, jorok, dan bau, melainkan pasar yang terzonasi jenis barang dagangannya, tertata rapi, dan bersih.

Konsep tersebut, kata Nirwana, memiliki banyak efek positif. Secara umum, konsep tersebut malah menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini muncul di pasar tradisional.

Pertama, menginventarisasi manusia di sebuah tempat terpadu di mana tempat tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal dan juga dijadikan sebagai tempat bekerja. Hal tersebut secara langsung mengurangi mobilitas sehingga berimbas pada berkurangnya kemacetan.

"Kedua, dengan terintegrasinya tadi, menjamin tidak adanya insiden kebakaran. Karena pemasangan instalasi listriknya tentu komprehensif, pasti terancang dengan baik," kata Nirwana.

"Begitu juga dengan ketersediaan air bersih, gas kalau memakai, serta fasilitas-fasilitas sosial yang lain. Pasti bagus," lanjutnya.

Apalagi, lokasi Pasar Minggu terbilang strategis dengan akses transportasi massal seperti kereta listrik.

Pemprov DKI, menurut Nirwana, tinggal menambah opsi transportasi umum lainnya di wilayah tersebut. Salah satu contohnya yakni bus transjakarta. Hal itu pun secara tidak langsung membuat penghuni rusun integrasi itu urung membeli kendaraan pribadi lebih dari satu lantaran mobilitasnya terpenuhi dengan kenyamanan yang baik.

"Malah harusnya konsep ini tidak diterapkan hanya di Pasar Minggu, tapi di lokasi lain, misalnya Jatinegara, Tanah Abang, dan lain-lain sehingga jadi kawasan wisata belanja baik," ujarnya.

Dengan segala desain yang sudah baik, Nirwana mengakui bahwa komunikasi merupakan salah satu hal yang memang kurang dioptimalkan oleh Pemprov DKI. Padahal, komunikasi merupakan hal yang terpenting.

Nirwana pun berharap Joko Widodo dapat menyelesaikan persoalan tersebut seperti yang kerap dilakukannya di tempat lain.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pedagang memprotes desain bangunan yang disodorkan Gubernur Joko Widodo. Protes tersebut dilayangkan saat pedagang bertemu langsung dengan Jokowi pada peresmian relokasi 843 pedagang kaki lima ke dalam Blok B, C, dan lokasi binaan, Rabu (13/11/2013).

Mewakili rekan-rekan pedagang lainnya, M Rizal (30) melayangkan protes desain itu. "Kita 30 tahun menantikan pasar seperti sekarang. Terkesan sudah enggak semrawut dan kumuh sehingga enggak nyaman, tapi kita keberatan kalau ada rusun," ujar pedagang sayur itu.