DPRD DKI Anggap Pembelian Truk Sampah Pemborosan

Dihubungi wartawan, Sabtu (1/2/2014) siang, politisi Partai Demokrat tersebut beralasan, pengadaan truk sampah merugikan Pemprov DKI. Sebab, pengelolaan truk sampah itu bukan dipegang Dinas Kebersihan DKI Jakarta, melainkan pihak swasta.

"200 truk sampah itu rencananya dilakukan oleh pihak ketiga. Ya, kalau dikasih swasta, rugi berkali-kali dong kitanya," ujarnya.

"Memangnya sudah bodoh sekali Pemprov DKI? Kita yang beli truknya, malah swasta yang operasikan, sudah gitu kita bayar mereka pula, enak benar pihak swasta kalau gitu," lanjut Aliman.

Aliman mengatakan, seandainya pengajuan 200 truk sampah baru tersebut dipegang oleh Dinas Kebersihan, dia bisa memastikan anggota DPRD DKI menyetujuinya. Sebab, idealnya, DKI Jakarta membutuhkan sedikitnya 700 truk sampah yang beroperasi.

Jika ada pihak swasta yang masuk ke dalam sektor tersebut, ia setuju jika polanya menggunakan pola investasi saja, bukannya ikut mengelola aset Pemprov DKI Jakarta yang ada di dalamnya.

"Swasta ini dimanjakan sekali. Tidak beli truk,malah diberikan truk lalu truknya plat merah semua. Harusnya investasi dong. Jadi, itu alasan kita mencoret usulan, bukannya sembarangan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, eksekutif menganggarkan pengadaan 200 unit truk sampah. Tapi, jumlah itu ditolak DPRD Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku pasrah atas hal itu. Ia pun akan mengoptimalkan truk sampah yang dianggarkan melalui APBD 2013.