Jokowi: Anggota TGUP2 Harus Mulai Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, tim baru bentukannya, yakni Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2) sudah mesti mulai bekerja. Jokowi berharap anggota tim yang telah dilantik pada Rabu (12/2/2014), tidak kebingungan lagi akan tugas pokok dan fungsi mereka.

"Kan anggota timnya sudah dilantik. Seharusnya mereka sudah mulai bekerja dong," kata Jokowi, di Jeruk Purut, Jakarta, Minggu (16/2/2014).

Menurut Jokowi, keberadaan TGUP2 jangan dianggap remeh. Sebab, tugas mereka juga besar dan penting. Mereka mesti mengawasi kinerja para kepala dinas dan jajarannya sehingga dapat memberi masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terkait kinerja kepala dinas beserta staf-stafnya.

Melalui pembentukan TGUP2, Jokowi berharap para kepala dinas yang sudah lama menjabat maupun yang baru dilantik dapat memperbaiki kinerja lantaran merasa diawasi. "Sekarang ketuanya belum ada dan masih dicari. Kalau anggotanya sudah hampir lengkap," kata Jokowi.

Sebanyak enam mantan kepala dinas dan seorang mantan kepala badan dilantik menjadi anggota TGUP2. Mereka adalah Taufik Yudi Mulyanto (Mantan Kepala Dinas Pendidikan), Udar Pristono (Mantan Kepala Dinas Perhubungan), Unu Nurdin (Mantan Kepala Dinas Kebersihan), Kian Kelana (Mantan Kepala Dinas Sosial), Sugiyanta (Mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan).

Angota lainnya, Ipih Ruyani (Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian), dan Zaenal Mustappa (Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Pengangkatan mereka berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 201 tahun 2014, yang ditetapkan pada (11/2/2014), tentang Pengangkatan TGUP2.

Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, ketujuh anggota TUGP2 ini memiliki keistimewaan untuk langsung berhubungan langsung dengan Gubernur atau Wakil Gubernur. Sebab kepala dinas, asisten, dan pejabat eselon II setingkatnya harus melalui Sekda terlebih dahulu sebelum ke gubernur. Tim ini merupakan posisi strategis meski non-struktural.

"Menjadi anggota tim ini, bukan akhir dari segalanya. Mereka masih punya peluang untuk dipromosikan, tapi tidak mungkin kembali ke posisi semula, karena tidak etis," kata Made.

Dalam Pergub nomor 83 tahun 2013 tentang Pengangkatan TUGP2, mereka memiliki tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan gubernur. Lalu menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja SKPD/UKPD pelaksana program unggulan Gubernur.

Selain itu, mereka memberi masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) untuk keberhasilan pelaksanakan program unggulan, menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada gubernur terkait kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD/UKPD, serta memberikan penilaian kinerja enam bulanan dan tahunan SKPD/UKPD dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Wagub.