Parkir Liar Bertumbuh Lagi di Pasar Gembrong

Pantauan Kompas.com, Senin (24/2/2014), keberadaan parkir liar tersebut muncul di sepanjang bahu Jalan Basuki Rahmat yang mengarah ke Pondok Bambu. Para calon pembeli dengan santainya memarkirkan kendaraannya di depan lapak pedagang tanpa memedulikan bakal mengakibatkan macet. Parkir liar ini juga terlihat di jalur sebaliknya yang mengarah ke Jalan DI Panjaitan arah Cawang.

Barisan motor pada kedua jalur ini memakan sekitar satu meter dari pinggiran trotoar. Keluar masuknya motor dari parkir liar itu mengganggu lalu lintas kendaraan yang lewat pada dua sisi Jalan Basuki Rahmat. Parkir kendaraan yang paling padat terletak dekat dengan Jalan DI Panjaitan.

Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, menyatakan, keberadaan parkir akan sulit untuk dihilangkan selama ada pasar. Dua hal tersebut, menurutnya, tidak dapat dipisahkan. Lokasi Pasar Gembrong yang berada di pinggir jalan serta tidak adanya lahan untuk menitipkan kendaraan memunculkan masalah tersebut.

"Harus ada ruang yang jelas untuk mereka, para PKL. Selama ada pasar di situ, pasti akan muncul parkirnya," kata Yayat, saat dihubungi Kompas.com.

Menurut Yayat, selain keberadaannya yang bisa menimbulkan macet, parkir liar juga memelihara keberadaan preman. "Preman ini muncul karena di Jakarta itu enggak ada yang gratis. Jadi, kalau tiap hari orang parkir di situ, akan muncul premannya," ujar Yayat.

Dia menyadari, mengatasi masalah parkir liar bukan perkara mudah. Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, mengalami kendala karena relokasi PKL ke dalam pasar dinilai tidak mampu menguntungkan pedagang. Belum lagi pedagang yang tidak tertampung dan masalah pengawasan.

"Yang tidak tertampung kemudian masih bebas berkeliaran, lalu yang di dalam lihat, akhirnya jadi ikutan keluar," ujar Yayat.

Menurut Yayat, Pemprov DKI bisa mencontoh Kota Bandung yang menerapkan aturan berupa denda Rp 1.000.000 bagi para PKL yang berjualan di jalan. Selain itu, denda itu juga diberlakukan kepada para pembeli yang berbelanja di PKL pinggir jalan dengan besar yang sama. Menurutnya, tinggal bagaimana langkah Pemprov DKI berani untuk menerapkan aturan itu.