JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta direksi badan usaha milik daerah atau BUMD PT Transjakarta, yang baru dikukuhkan, untuk memiliki komitmen dalam membenahi manajemen dan infrastruktur di bidang transportasi Ibu Kota.
"Benahi total pokoknya. Sopirnya, pelayanannya, manajemennya, semuanya harus total diubah. Kontrol satu per satu," ujarnya seusai penandatanganan akta pendirian PT Transjakarta sekaligus pengukuhan direksinya di Balaikota, Kamis (27/3/2014).
Dengan mendasarkan diri kepada peraturan daerah (perda) tentang pembentukan BUMD PT Transjakarta, kata Jokowi, direksi BUMD tersebut tidak hanya mengurus soal transjakarta, tetapi juga transportasi lain, termasuk infrastruktur.
"Kita maunya semuanya soal transportasi, mereka yang urusin. Mulai dari manajemennya, sampai ke terminalnya dikelola," ujarnya.
Tidak hanya itu, Jokowi juga berharap bahwa pengalihan wewenang kebijakan transportasi dari "badan layanan umum" (BLU) menjadi "perusahaan terbuka" mampu mengurangi beban subsidi Pemprov DKI Jakarta. Jokowi yakin, direksi yang baru dikukuhkan tersebut mampu melaksanakan pembenahan transportasi. Menurut dia, jajaran direksi dipilih melalui rangkaian tes kompetensi dan manajerial kepemimpinan.
Jokowi enggan menargetkan kapan BUMD itu bisa bekerja optimal. Namun, dia meminta hal itu secepat mungkin.
Jokowi telah menandatangani akta pendirian PT Transjakarta sekaligus pengukuhan direksi di dalamnya pada Kamis pagi. Komposisi saham PT Transjakarta dibagi menjadi dua, yakni 99 persen dimiliki Pemprov DKI, sementara 1 persennya dimiliki PT Jakarta Propertindo.
Berikut susunan nama-nama pejabat di PT Transportasi Jakarta:
Komisaris Utama: Chaidier Patonnory
Komisaris: Lindung Paido Tua Simanjuntak
Direktur Utama: Antonius Nicholas S Kosasih
Direktur Keuangan: Andi Patriota Wibisono
Direktur SDM dan Umum: Sri Kuncoro
Direktur Operasional: Heru Herawan
Direktur Teknis dan Fasilitas: Wijanarko
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
