Penumpang St Kranji Tolak PKL

"Stasiun kereta kan termasuk tempat pelayanan publik, pemerintah sudah sewajarnya bantu nanganin masalah ini," kata Andre Winata (36), penumpang kereta komuter di Stasiun Kranji, Jumat (4/4/2014).

Andre mengatakan, penggusuran pedagang kios di Stasiun Kranji pada Agustus 2013 memang tidak pantas dilakukan. Namun, di sisi lain, stasiun menjadi lebih bersih sejak pedagang tak berjualan lagi.

Menurut Andre, Pemerintah Kota Bekasi sebaiknya tak hanya menyerahkan kasus ini pada Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI). Pemkot Bekasi dikatakan mempunyai tanggung jawab membantu kelangsungan hidup para korban penggusuran tersebut.

Tak jauh berbeda dengan Andre, Martha Restu (24), penumpang Kereta Api Argo Parahyangan, juga membenarkan bahwa stasiun yang lebih nyaman sejak PT KAI menertibkan pedagang kios di wilayah Stasiun Kranji.

"Buat perempuan, pasti jadi ngerasa lebih aman juga kalau pulang malam, soalnya enggak ada pedagang yang suka jahil lagi," kata Martha.

Martha tak setuju bila para pedagang ditempatkan kembali di Stasiun Kranji. Menurut dia, stasiun akan terlihat kumuh. Ia mengatakan, stasiun sudah lebih nyaman dengan toko-toko modern yang juga dapat memenuhi keperluan penumpang.

Menanggapi tindakan penggusuran yang dilakukan PT KAI kepada para pedagang, Martha menyarankan bahwa tempat usaha yang dimiliki pedagang sebaiknya diganti oleh PT KAI. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi dapat menyediakan tempat lain bagi para pedagang agar tak kehilangan mata pencarian.

Sebelumnya, PT KAI telah melakukan penggusuran terhadap 300 orang pedagang kios di Stasiun Kranji dan sejumlah pedagang lain di stasiun se-Jabodetabek. Hingga kini, perseroan tersebut belum memberikan ganti rugi atas penghancuran kios-kios itu. Hal tersebut membuat Perpustabek melayangkan somasi kepada PT KAI yang dibantu oleh LBH Jakarta.