Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Ada Sosialisasi, Warga Cililitan Protes Normalisasi Ciliwung

Kompas.com - 22/05/2014, 14:35 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Puluhan warga RT 10 RW 16 di Cililitan, Jakarta Timur memprotes pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung yang berdampak pada lahan milik warga, Kamis (22/5/2014).

Aksi tersebut dilakukan lantaran ahli waris lahan merasa tidak pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah atas normalisasi tersebut. Bachtiar (62), salah seorang ahli waris mengaku, kecewa lantaran pengerjaan tanpa melalui proses pimbicaraan dengan warga.

"Kita bukannya tidak mendukung program dari pemerintah. Cuma haru ada prosedur dan aturannya juga," kata Bachtiar, kepada wartawan, di lokasi, Kamis siang.

Pihaknya kecewa lantaran pemasangan patok yang dimulai tiga bulan lalu dan terakhir pada pekan lalu, dilakukan tanpa seizin para ahli waris lahan. Patok itu diletakan di atas lahan 1 hektar yang dimiliki oleh empat orang ahli waris.

Pihak kontraktor, lanjutnya, baru meminta izin satelah patok dipasang. Pemasangan patok tersebut dilakukan 30 meter dari bibir Ciliwung.

"Hari Minggu mereka datang minta izin. Cuma saya tersinggung karena mereka datang bawa dua aparat. Memangnya ini zaman orde baru apa. Makanya tetap saya tidak izinkan," ujar Bachtiar.

Menurut Bachtiar, warga tidak dapat berbuat banyak dan memilih menghindar agar tidak terjadi perselisihan. Dia berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan dan ganti rugi terhadap pengerjaan tersebut.

"Kita berharap pemerintah bisa kasih kejelasan. Jangan main keruk begini," ujar Bachtiar.

Warga lainnya, Marwata Hasim (42), mengatakan, pihaknya bukan tidak mendukung program pemerintah untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Namun, jika ada dampak terhadap lahan warga, dia berharap agar dilakukan melalui prosedur dan sosialisasi lebih dulu.

"Kita mendukung program pemerintah. Cuma kita mesti tahu berapa lama pengerjaan ini dan untuk apa," ujar Marwata.

Pelaksana pengerjaan proyek, Didik Sustiono mengaku pihaknya akan mendiskusikan kembali menggenai tuntutan warga tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terlebih dulu pukul 15.00 nanti.

"Rencananya kita akan pertemuan dulu. Kita akan koordinasi dengan Kementerian PU," ujar Didik.

Ia menambahkan, proyek normalisasi akan dilakukan sepanjang total 60,5 kilometer Sungai Ciliwung mulai dari kawasan TB Simatupang hingga Manggarai. Pengerjaan tersebut diperkirakan akan memakan waktu 5 bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com