Atas dasar itu, pakar komunikasi politik, Tjipta Lesmana, menilai, persoalan kemacetan Jakarta bisa diselesaikan jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bisa terpilih menjadi presiden.
Sebagaimana diketahui, pria yang akrab disapa Jokowi itu kini tengah berpasangan dengan Jusuf Kalla untuk bertarung dalam Pilpres 2014.
"Bagaimana mau mengatasi kemacetan. Selama ini tangan Pemda (Jakarta) dikungkung oleh pemerintah pusat. Makanya, Jokowi harus jadi presiden," kata Tjipta dalam bincang-bincang Kompasiana Nangkring di Jakarta, Sabtu (24/5/2014).
Tjipta menyayangkan kebijakan LCGC yang membuat Jakarta lebih sesak. Dia mengatakan, pemerintah pusat juga harus bertanggung jawab atas kemacetan Jakarta.
Alasannya, sebagai ibu kota negara, semua pusat kegiatan administrasi ada di Jakarta, dan sangat terganggu dengan adanya kemacetan.
"Saya tidak setuju sama Pak SBY kalau kemacetan itu urusan gubernur. Kemacetan itu juga urusan SBY, semua kantor pusat pemerintahan ada di Ibu Kota," sambungnya.
Dia pun menengarai, kebijakan LCGC yang dikeluarkan pemerintah memang sengaja diambil untuk mengganjal Jokowi menjadi presiden.
"Supaya Jakarta makin macet, supaya orang marah-marah sama Jokowi. Kenapa tambah macet malah ditinggal," imbuhnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.