Menurut dia, pembangunan kampung deret adalah penggunaan APBD yang tidak tepat sasaran. Sebab, penataan kampung deret dilakukan di bangunan liar di atas lahan negara.
Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, jika Pemprov DKI tidak mampu menjelaskan secara rinci terkait temuan BPK itu, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 tidak akan diterima. Kendati demikian, Ferrial memastikan, penolakan tersebut tidak akan berdampak terhadap penyelenggaraan negara.
"Tidak ada dampak impeachment. Kita hanya mengevaluasi kinerja Pemprov DKI tahun 2013," kata Ferrial.
Ada 86 temuan yang terindikasi mengalami kerugian daerah sebesar Rp 1,54 triliun dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan DKI tahun anggaran 2013. Beberapa temuan itu di antaranya program Kartu Jakarta Pintar (KJP), kampung deret yang bermasalah, transaksi ke rekening pribadi pejabat Dinas PU DKI, dan lainnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.