Tuding Ada Kecurangan, Gerindra Tuntut Pilpres Ulang di Jakarta

Setidaknya, pihaknya mencatat sekitar 2.000 TPS bermasalah dari total 12.408 TPS di Jakarta.  

"Terlihat dari daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), cuma menggunakan KTP padahal bukan penduduk setempat," klaim Taufik kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (14/7/2014).

DPK tambahan ini merupakan pemilih yang sudah mendapat hak pilih, tetapi belum terakomodasi dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mereka bisa mencoblos ke TPS sesuai alamat KTP dengan menunjukkan KTP kepada panitia.

Anggota DPRD DKI terpilih 2014-2019 itu mengklaim, temuan itu berdasarkan penyisiran timnya dengan formulir C1. Ia mengatakan, di ribuan TPS itu ada penambahan jumlah DPKTb yang tidak wajar, misalnya mencapai 300 orang.

Oleh karena itu, Taufik menuntut KPU kembali mengulang pelaksanaan pilpres pada TPS-TPS bermasalah.

Taufik mencontohkan, DPT di TPS di Kapuk, Jakarta Utara, menunjukkan adanya 560 pemilih, sementara DPKTb mencapai 308 pemilih. Menurut dia, penambahan jumlah pemilih di atas 50 persen itu merupakan hal yang tidak wajar. Bahkan, pihaknya sesumbar bahwa di tiap kelurahan terdapat 1.000 pemilih ilegal.

Dia melanjutkan, TPS dengan daftar pemilih tambahan itu banyak terdapat di Jakarta Utara, yang mayoritas ditinggali warga Tionghoa.

"Kita sudah adukan ke Panwaslu, sekarang mau kita ajukan ke Bawaslu RI buat adakan pemilu ulang. Di Pluit, Sunter, Papanggo, Kapuk Muara, dan mungkin TPS tempat Ahok mencoblos itu juga banyak pemilih tidak wajarnya," kata Taufik.

Hari ini, rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2014 sudah sampai tingkat kecamatan. Penghitungan ini dilaksanakan sejak Minggu (13/7/2014) hingga Selasa (15/7/2014).

Selanjutnya, pada 16 hingga 17 Juli, rekapitulasi suara akan dilakukan untuk tingkat kota dan kabupaten. KPU DKI akan merekapitulasi suara pilpres tingkat provinsi pada 18 hingga 19 Juli 2014. Sementara itu, rekapitulasi tingkat nasional akan dilaksanakan dari tanggal 20 hingga 22 Juli mendatang.