Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/08/2014, 03:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Monas belum mampu membuat kawasan itu sebagai ikon wisata kota Jakarta, steril dan tertib. Pada Kamis (31/7), pedagang masih nekat berjualan di dalam area Monas, meskipun petugas Satpol PP berkeliling di kawasan ini.

Sejumlah pedagang mengatakan, larangan berjualan hanya diberlakukan untuk pedagang yang membawa gerobak atau alat berjualan lain yang memakai roda. ”Kalau ngasong seperti saya, tidak masalah,” kata Amin, penjual balon anak-anak.

Dia membawa barang dagangannya di dalam tas. Di dalam area Monas, balon-balon itu baru dipompa. Setelah itu, dia berkeliling menjajakan balon seharga Rp 5.000 per buah.

Hal itu juga dibenarkan Iwan, penjual tikar plastik. Dia mengaku bebas masuk Monas dan menawarkan barang dagangan ke pengunjung yang akan piknik di dalam taman. ”Tadi masuk sih bebas saja, enggak dilarang meskipun kelihatan bawa tikar ini.”

Di dalam area Monas juga terlihat sejumlah pedagang makanan dan minuman keliling. Bahkan, di depan pagar yang mengarah ke Stasiun Gambir, sejumlah gerobak makanan bisa masuk ke dalam area Monas. Selain itu, persewaan sepeda motor dan mobil untuk anak-anak juga bebas menawarkan jasanya. Ada sejumlah jasa persewaan mainan anak yang memasang tarif Rp 25.000 untuk setiap 10 menit.

Sementara di luar pagar Monas, parkir kendaraan pengunjung masih memakan trotoar dan juga jalur bus transjakarta.

Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Yadi Rusmayadi mengakui, pihaknya belum maksimal dalam melakukan penertiban karena keterbatasan jumlah personel. ”Yang kami prioritaskan saat ini adalah memperkecil peluang pedagang berjualan di taman Monas agar tidak berantakan.”

Banyak kendala menertibkan PKL berjualan di Monas. Salah satunya banyaknya akses masuk ke Taman Monas, lebarnya jarak antarbesi pagar taman yang masih memungkinkan diterobos orang, serta jumlah PKL di lokasi binaan IRTI yang sudah bertambah dari 339 yang diizinkan menjadi 700 PKL.

Di sisi lain, penertiban PKL di Monas tidak bisa hanya mengandalkan Satpol PP yang berjumlah 500 orang untuk tiga sif kerja. Sementara keberadaan PKL diduga didukung oknum aparat sehingga mereka leluasa berjualan di lokasi terlarang.

”Aneka persoalan ini membuat Monas harus dikelola secara profesional. Dengan demikian, taman bisa dikhususkan untuk kegiatan rekreasi dan usaha saja,” kata Yadi. (ART)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Massa Demo Pro-Kontra Pemerintah di DPR Saling Lempar Botol

Massa Demo Pro-Kontra Pemerintah di DPR Saling Lempar Botol

Megapolitan
Sekolah di Dekat KPU dan Bawaslu RI Diliburkan saat Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Sekolah di Dekat KPU dan Bawaslu RI Diliburkan saat Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Polsek Tanjung Priok Larang Kegiatan 'Sahur on The Road'

Polsek Tanjung Priok Larang Kegiatan "Sahur on The Road"

Megapolitan
Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Megapolitan
Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Megapolitan
Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com