Namun, biaya perbaikan tersebut menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, tidak seperti rencana semula yang hendak meminta ganti rugi kepada kubu Prabowo.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Nandar Sunandar mengatakan, penggunaan dana APBD disebabkan proses perbaikan taman di kawasan tersebut harus dilakukan secara cepat. Sebab, letaknya berada di jalan protokol.
"Sekarang kami sedang mencangkul. Border-border juga mulai ditanami kembali. Hari ini sudah akan normal lagi. Kami kerahkan enam truk dan satu tangki untuk membersihkan, menanam, dan menyiram. Perbaikannya pakai APBD karena kan jalur protokol yang harus cepat diperbaiki," kata Nandar saat dihubungi, Jumat (22/8/2014).
Meski demikian, Nandar menegaskan, pihak Prabowo tetap harus melakukan ganti rugi di kawasan lain, seperti yang pernah dilakukan di kawasan Kanal Banjir Timur. Ketika itu, kubu Prabowo melakukan pergantian tanaman sebagai kompensasi atas kerusakan taman di depan kantor KPU akibat membeludaknya massa saat pendaftaran capres-cawapres pada 20 Mei lalu.
"Kami akan upayakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang kemarin berkegiatan di sana. Kami sadar mereka pasti capek, apalagi ada kekecewaan. Pasti emosi. Nanti waktu yang tepat baru kami hubungi mereka," kata Nandar.
Kericuhan massa pada Kamis kemarin berawal dari upaya pendukung Prabowo-Hatta yang berniat merangsek ke depan Gedung Mahkamah Konstitusi saat pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Untuk menghalau massa, pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air dari kendaraan taktis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.