SK miliknya tergadai seharga Rp 300 juta. Angsurannya dilakukan dengan cara potong gaji sebesar Rp 10,5 juta per bulan. "Saya ini kan orangnya boros, dapat uang berapa-berapa bisa habis. Gaji saya per bulan kalau ditotal sekitar Rp 15 juta. Makanya tujuan saya begitu untuk investasi, bukan untuk bayar utang," kata Siti seusai rapat paripurna di Gedung DPRD, Jalan Boulevard Kota Kembang, Depok, Rabu (17/9/2014).
Anggota DPRD petahana itu juga menggadaikan SK-nya pada periode sebelumnya. Pada saat itu, SK miliknya hanya tergadai sebesar Rp 200 juta. Uang sebesar itu ia gunakan untuk membeli satu mobil.
Kini, uang hasil gadaian SK periode ini sudah ia gadang-gadang untuk membangun rumah kontrakan. "Saya kan sudah punya tanah di Cilodong. Nah itu rencananya mau saya bangun kontrakan karyawan. Kalau kontrakan kan enak ya, enggak mengganggu kinerja saya sebagai anggota. Kita tinggal tunggu uang bayaran," kata mantan marketing manager tersebut lalu terkekeh.
Menurut dia, di DPRD Depok, ia bukan satu-satunya yang menggadaikan SK. Gadai-menggadai SK sudah menjadi hal lumrah di kalangan wakil rakyat Depok. "Lima puluh persen lebih anggota DPRD menggadaikan SK. Coba deh tanya ke anggota lainnya kalau mereka uangnya buat apa," kata anggota Fraksi Demokrat tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.