"Izinnya (FPI) cuma mau demo di depan (Balaikota), bukan menyeruduk. Itu saja izinnya," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (22/9/2014). [Baca: Ahok: Aku Juga Menolak FPI]
Menurut Basuki, aksi unjuk rasa itu merupakan hak tiap orang dalam berdemokrasi. Penyampaian pendapat disampaikan dengan caranya masing-masing. Basuki mengaku sudah biasa menghadapi penolakan dari beberapa pihak.
Bahkan saat mencalonkan diri menjadi Bupati Belitung Timur, mayoritas kursi legislatif dan warga merupakan Muslim sehingga ia sudah tidak khawatir lagi terhadap berbagai ancaman yang datang kepadanya, termasuk dari FPI. "Itu (unjuk rasa) hak semua orang, biasa-biasa saja," kata Basuki.
Sekadar informasi, sebelumnya tersebar informasi bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran telah ramai dibincangkan di media sosial. Undangan "Aksi Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta" itu mengatasnamakan ormas Front Pembela Islam.
Massa diminta berkumpul di kantor FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Undangan ini juga berisi maklumat dari DPD FPI Jakarta yang isinya yakni DPD FPI DKI Jakarta menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta dan DPD FPI DKI Jakarta menyerukan agar Kemendagri dan DPRD DKI Jakarta tidak melantik Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Selain itu, DPD FPI DKI Jakarta menyerukan pemilihan gubernur baru melalui DPRD DKI Jakarta atau referendum rakyat Jakarta untuk menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam situs tersebut juga dimuat salinan surat maklumat yang dikeluarkan DPD FPI DKI Jakarta. Isu SARA menjadi alasan penolakan Ahok untuk memimpin Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.