Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakai Mesin Parkir, Pemilik Kendaraan Sulit Cari Uang Koin

Kompas.com - 29/09/2014, 09:22 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Sudah beberapa hari sistem parkir dengan menggunakan mesin diterapkan di Jalan H Agus Salim atau dikenal sebagai Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Dari pelaksanaan itu, masih ada kendala soal pembayaran mesin parkir dengan uang logam Rp 500 dan Rp 1.000.

Jika tidak memiliki koin untuk memarkir di sana, pemilik kendaraan bisa menukar uang pada juru parkir yang bertugas di sepanjang jalan itu. Setiap juru parkir menyiapkan uang koin sejumlah Rp 40.000.

Namun, ketika uang receh yang dipegang juru parkir habis, mereka juga kerepotan melayani permintaan tukar uang dari pemilik kendaraan, seperti pantauan Warta Kota, Minggu (28/9/2014).

Beberapa pemilik kendaraan mempertanyakan sistem bayar dengan memakai uang koin. Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, sistem pembayaran dengan koin adalah cara kuno. Pemilik kendaraan menilai, seharusnya pembayaran bisa menggunakan kartu debit dan uang elektronik (e-money).

Haekal (32), warga Menteng, Jakarta Pusat, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya memperbanyak uang receh untuk membantu warga membayar mesin parkir, atau dari awal sudah memakai kartu agar pembayaran lebih cepat dan juru parkir tidak perlu membawa uang koin setiap hari.

Maman, juru parkir, mengatakan, uang koin yang dibawa sempat habis pada Sabtu (27/9/2014). Itu membuat dia diomeli pemilik kendaraan. Menurut Maman, uang koin cepat habis karena rata-rata biaya satu kali parkir di sana bisa lebih dari Rp 10.000.

"Kalau bisa, petugas parkir memandu parkir saja. Kalau pegang semuanya, banyak yang tidak terpantau. Nanti mobilnya asal masuk dan pergi saja," kata Maman.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengatakan akan terus mengevaluasi kelemahan sistem parkir tersebut.

"Ini koin hanya sementara. Ke depan, pakai kartu debit. Kerja sama dengan bank. Memang banyak kelemahan, sambil jalan dievaluasi," kata Sunardi.

Masih bingung

Selain itu, pengguna jasa parkir di jalan itu juga masih bingung menggunakan mesin parkir. Tidak ada panduan untuk menggunakan mesin itu.

Juru parkir pun kewalahan saat memandu pengemudi kendaraan yang akan parkir. Sebab, juru parkir juga mengatur keluar masuk kendaraan yang akan parkir.

Maman, juru parkir, merasa kewalahan karena sejak ada mesin parkir dia harus mengatur parkir dan menjelaskan cara kerja mesin itu.

Selain itu, kata Maman, jika mesin parkir sudah penuh koin, mesin tersebut tidak menyala. Maman harus memanggil operator mesin untuk mengosongkan mesin itu agar bisa digunakan lagi.

"Paling sekitar lima jam sudah penuh. Seharusnya, ada operator mesin siaga di dekat mesinnya. Kalau ke kami semua, rasanya enggak sanggup juga," kata Maman.

Pekan depan

Sementara itu, UPT Perparkiran tetap berupaya menekan kebocoran parkir dengan sistem itu. Ini untuk mengantisipasi ada pemilik kendaraan yang parkir dua jam, tetapi hanya menghitung satu jam.

Nanti jika sudah menggunakan kartu atau uang elektronik, kata Sunardi Sinaga, pelanggar akan dipotong langsung saldo yang dipegang oleh pemilik kendaraan. Targetnya pekan depan sistem pembayaran dengan kartu dapat diterapkan di sana.

"Minggu depan sudah harus segera ditetapkan mekanisme pembayaran parkir dengan e-money sehingga diharapkan satu bulan ke depan transaksi sudah menggunakan kartu, bukan koin," kata Sunardi. (m2/bin)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Megapolitan
Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Megapolitan
74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com