Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 2 Opsi Rekomendasi, Upah Buruh DKI Akan Jadi Rp 2,6 Juta atau Rp 3,5 Juta?

Kompas.com - 13/11/2014, 18:33 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Kamis (13/11/2014), memutuskan ada dua opsi upah minim provinsi (UMP) 2015 yang mereka rekomendasikan. Nilai masing-masing opsi itu adalah Rp 2.693.764,40 dan Rp 3.574.179,36.

"Rp 2.693.764,40 merupakan nilai yang diajukan pemerintah, sedangkan Rp 3.574.179,36 diajukan unsur buruh," kata salah satu anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang, Kamis.

Menurut Sarman, para pengusaha mendukung opsi yang diajukan pemerintah. Semula, kalangan pengusaha di Dewan Pengupahan DKI mengajukan rekomendasi nominal UMP 2015 DKI adalah Rp 2.538.174,31, setara dengan nilai survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang diputuskan pekan lalu.

"Kami dari unsur pengusaha dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dan kelangsungan dunia usaha, walaupun dengan berat hati (mendukung) angka yang diajukan pemerintah dan menyepakati angka UMP DKI Jakarta sebesar Rp 2.693.764,40 atau naik 10,34 persen dari UMP tahun lalu," papar Sarman.

Dua opsi dalam rekomendasi UMP 2015 DKI ini, lanjut Sarman, akan diserahkan kepada Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuk Tjahaja Purnama. Keputusan soal besaran UMP 2015 DKI akan diputuskan Basuki berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan itu.

Sarman mengatakan para pengusaha berharap Basuki menetapkan UMP 2015 dengan bijak. Mereka berharap Basuki juga tak terpengaruh tekanan buruh yang selama beberapa pekan terakhir rutin berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta.

"Kami berharap Plt Gubernur DKI Jakarta dapat menetapkan UMP 2015 ini secepat-cepatnya untuk kepastian bagi dunia usaha dan pekerja, karena sudah melampaui batas penetapan UMP yang seharusnya tanggal 1 November (2014) sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengupahan," papar Sarman.

"Kalangan industri padat karya dan UKM sangat menunggu kepastian UMP 2015 untuk evaluasi internal kelanjutan usaha mereka apakah mampu atau tidak dengan angka UMP yang nanti akan diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta," imbuh Sarman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Taruna STIP Tewas Dianiaya, Polisi Ungkap Pemukulan Senior ke Junior Jadi Tradisi 'Penindakan'

Taruna STIP Tewas Dianiaya, Polisi Ungkap Pemukulan Senior ke Junior Jadi Tradisi "Penindakan"

Megapolitan
Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Megapolitan
Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Megapolitan
Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Megapolitan
Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Megapolitan
Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Megapolitan
Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Megapolitan
Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Megapolitan
Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Megapolitan
Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com