Ahok Klaim Pintar Cari "Gratisan"

"Banyak pejabat itu kalau serapan anggarannya rendah, malu karena tidak bisa serap anggaran. Aku sih enggak malu, cuek aja," kata Basuki, di Balaikota, Rabu (10/12/2014).

Basuki pun membandingkan pembangunan infrastruktur di Jakarta selama pemerintahannya dua tahun ini dibandingkan dengan pembangunan infrstruktur sepuluh tahun lalu. Menurut dia, pemerintah dapat dikatakan pintar apabila mampu menghemat anggaran, tetapi pembangunan terus berjalan.

Pemerintah, lanjut dia, harus mampu mencari bantuan dari pihak swasta dan menghemat anggaran, seperti yang ia lakukan. Misalnya, mencari pengusaha yang mau memberikan bus tingkat gratis, bus transjakarta, truk sampah, dan alat berat.

"Kalau kamu bisa pembangunan lebih banyak dan keluar uangnya lebih sedikit, kamu pintar dong. Kenapa mesti menghabiskan uang sih standarnya (kinerja baik)? Kalau bagi saya, kalau semua butuh HP, yang penting semuanya dapat HP kan, tanpa kami keluar uang, yang penting semuanya bisa dapat HP, lo harus pintar dong. Sekarang saya butuh ratusan truk sampah, tapi saya bisa kumpulkan truk itu banyak sumbangan tanpa harus keluar uang, berarti saya hemat APBD dong," klaim Basuki.

Pria yang akrab disapa Ahok itu beralasan, rendahnya serapan anggaran DKI dikarenakan masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang menolak menerapkan sistem e-budgeting. Selain itu, lanjut dia, masih banyak SKPD yang sudah melakukan pengadaan barang dan jasa di e-katalog LKPP, tetapi masih melakukan lelang tender di ULP DKI.

Seharusnya, menurut Basuki, jika barang sudah tersedia di e-katalog, SKPD tidak perlu lagi lelang tender barang di ULP DKI. Kebiasaan SKPD itu yang mau diubah oleh Basuki. Ia menargetkan, pada tahun 2015, Pemprov DKI dengan sempurna menerapkan sistem e-budgeting.

Dengan penerapan e-budgeting ini, Basuki mengharapkan tidak ada lagi kasus hilangnya anggaran maupun anggaran ganda serta siluman di APBD. Ia juga dapat mengunci program-program yang tidak perlu.

"Biarin saja serapan rendah, kenapa saya harus ikuti permainan Anda? Toh setahun Anda sudah kerjain saya, tahun depan sistem ini harus sudah beres," kata Basuki geram.

Tiga bulan kinerja buruk, langsung pecat

Ke depannya, agar anggaran terserap dengan baik, Basuki berjanji bakal lebih tegas terhadap PNS DKI. Apabila dalam waktu tiga bulan pejabat DKI berkinerja buruk, Basuki tak segan langsung memecat pejabat tersebut.

Rencananya, akhir Desember ini, Basuki bakal merombak ribuan pejabat DKI. Ia pun tidak berencana untuk "merangkul" PNS agar menyerap anggaran dengan baik. Dari total 72.000 PNS DKI, 6.000 di antaranya merupakan pejabat struktural.

"Enggak bisa saya asumsikan semua pejabat itu kinerjanya jelek. Tinggal distafkan saja mereka yang masih tidak mau ikuti cara baru ini. Paling pejabat strukturalnya kurang dari 3.000 yang kinerjanya buruk, tapi sisanya 69.000 PNS-nya oke-oke semua kok," ujar dia.