Pemprov DKI Diminta Realistis soal Pendapatan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Muhammad Taufik, Senin (22/12), menyebutkan, sejumlah rencana pendapatan yang disusun Pemprov DKI terus berubah, seperti pajak daerah yang dipatok Rp 32 triliun tahun 2015. ”Tahun ini ditargetkan Rp 36 triliun, tetapi realisasinya Rp 32 triliun. Draf rencana sebelumnya ditulis Rp 34 triliun, tetapi draf terakhir yang dikirim 16 Desember turun jadi Rp 32 triliun,” ujarnya.

Pendapatan dari dana perimbangan juga terus berubah dalam jumlah yang signifikan. Pada rencana awal, dana perimbangan ditargetkan Rp 21,3 triliun, tetapi kemudian berubah menjadi Rp 11,4 triliun. Perubahan itu sangat signifikan sehingga publik butuh penjelasan.

Selain sektor pendapatan, beberapa rancangan yang juga disorot Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta adalah pada pos belanja penyertaan modal ke sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Selain argumentasi yang kuat, penyertaan modal juga harus dilandasi hasil kajian tentang risiko dan kelayakannya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso menambahkan, beberapa target pendapatan, terutama dana perimbangan, tak tercapai antara lain karena sangat tergantung realisasi dari pemerintah pusat. Beberapa target penerimaan meleset karena proyek belum jalan, seperti program jalan berbayar (electronic road pricing).

Menurut Andi, Pemprov DKI telah mengkaji rencana penyertaan modal ke BUMD. Tujuannya menambah modal dan menggerakkan roda usaha lebih cepat.

Pada tahun depan, pemerintah berencana memprioritaskan anggaran untuk beberapa bidang saja, antara lain bidang perumahan rakyat, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Selain fokus pada bidang prioritas, kebijakan itu juga diharapkan melipatgandakan penyerapan dan mengurangi kebocoran anggaran.

RAPBD Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta memprioritaskan program penanggulangan banjir dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi 2015. Prioritas terhadap masalah banjir ini menjadi salah satu evaluasi DPRD Kota Bekasi sebelum menggelar Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD 2015 pada Rabu.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata, Senin, mengingatkan, Pemkot Bekasi harus serius dalam merancang program penanggulangan banjir agar target pengurangan lokasi rawan banjir hingga 30 persen dapat tercapai pada 2015. Saat ini, terdapat 44 lokasi rawan banjir di Kota Bekasi.

Sejumlah program penanggulangan banjir yang dimaksud Ariyanto adalah perbaikan saluran air, jalan, dan normalisasi sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun terkait mitigasi bencana, Ariyanto mendesak Pemkot Bekasi segera mengaktifkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang baru saja dibentuk.

 Selain soal banjir, Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai juga meminta upaya mengatasi kemacetan dan peningkatan kebersihan kota menjadi perhatian dalam RAPBD. Terkait keterlambatan pengesahan RAPBD 2015, Tumai menegaskan agar hal ini tidak menjadi kambing hitam jika penyerapan anggaran 2015 nantinya rendah seperti pada APBD 2014.

Penyerapan APBD 2014 yang hanya 58,6 persen dari Rp 3,93 triliun, menurut Tumai, lebih disebabkan kinerja Pemkot Bekasi yang lambat dalam mengimplementasikan program. (MKN/ILO)