Wagub Djarot Ajak PNS DKI Kerja Keras

Lima tertib yang dicanangkan Djarot adalah tertib hunian, tertib sampah, tertib pedagang kaki lima, tertib berlalu lintas, serta tertib demonstrasi.

”Pekerjaan ini harus dilakukan sepenuh hati. Kalau ada yang merasa mengerjakan tugas setengah hati, lebih baik mengajukan surat pengunduran diri saja,” ujarnya di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2015). Pada hari yang sama, Djarot juga bertemu PNS di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Dia menambahkan, tantangan untuk melakukan tertib itu tidak mudah karena sudah terjadi pembiaran yang cukup lama. Sebagai contoh, hunian liar yang menjamur merupakan pembiaran okupasi lahan selama bertahun-tahun.

Perilaku tertib ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara gubernur, kapolda, pangdam. ”Tujuannya, supaya Jakarta menjadi lebih bagus lagi. Orientasi kita adalah tuan rumah Asian Games 2018,” ujar Djarot.

Camat Gambir Fauzi mengatakan, ada sejumlah area di wilayahnya yang jadi lokasi hunian liar. ”Pembersihannya tidak mudah karena mereka tinggal di situ sudah bertahun-tahun. Bahkan, mereka sudah punya RT dan RW juga,” ujarnya.

Upaya penertiban terakhir yang dilakukan pemerintah antara lain menyasar 450 rumah di Kelurahan Duri Pulo, beberapa waktu lalu. Penertiban dilakukan setelah ada pendekatan selama 2 bulan. Warga difasilitasi untuk kembali ke kampung halaman mereka. Target penertiban lain yang masih perlu pendekatan di sepanjang Sungai Cideng.

Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi menuturkan, Jakarta Barat masih menghadapi masalah utama banjir, okupasi PKL, dan pengelolaan sampah. Beberapa lokasi di Jakarta Barat rawan banjir karena dilewati oleh 13 sungai. Upaya normalisasi sungai sudah dilakukan dengan merelokasi warga yang tinggal di bantaran atau badan sungai.

Hingga saat ini, sekitar 2.038 keluarga sudah direlokasi ke rumah susun sewa (rusunawa). Adapun penertiban PKL juga terus dilaksanakan di antaranya di kawasan Kota Tua dan Jembatan Kali Angke. ”Kami masih membutuhkan 2.047 unit rusunawa untuk merelokasi warga. Salah satunya adalah mereka yang menempati Anak Kali Ciliwung di belakang Stasiun Jakarta Kota,” ujar Anas.

Camat Kembangan Slamet Riyadi mengatakan, normalisasi Kali Pesanggrahan yang melewati wilayahnya kini sedang berjalan. Kali itu sering meluap dan memicu banjir di Srengseng, Meruya Utara, dan Kembangan. Saat ini sedang dilakukan pelebaran kali dan pemasangan turap baja. Normalisasi akan menambah kapasitas tampung sungai dari lebar 10-15 meter menjadi 40 meter.

”Kami sudah membebaskan lahan di sana. Warga tidak direlokasi, tetapi harga tanah dibayar sesuai NJOP,” katanya.

Tertib lalu lintas

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul memastikan bahwa Polda Metro Jaya sangat mendukung program ”Jakarta Tertib”. ”Polda sangat setuju dan satuan-satuan terkait siap melaksanakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kami sangat mendukung tertib lalu lintas, tertib hunian, tertib PKL, tertib sampah, dan tertib demo, sebagaimana yang dicanangkan Gubernur DKI, Kepala Polda, dan Pangdam Jaya,” katanya.

Program tertib lalu lintas penegakan hukumnya oleh Polda; tertib buang sampah oleh Kodam Jaya dan Polda; tertib hunian oleh Pemprov; tertib pedagang kaki lima oleh Pemprov; dan tertib demo oleh Polda. Warga diimbau patuh aturan lalu lintas, seperti mematuhi pembatasan sepeda motor di Sudirman-Thamrin.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Risyapudin mengatakan, sudah menyiapkan pelaksanaan program tertib lalu lintas. Menurut dia, lalu lintas di Jakarta sudah sangat semrawut, yang berdampak pada masalah sosial, penggunaan energi, dan emisi.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dishub, Satpol PP, dan Dinas PU. ”Kami menginginkan, prioritas utama yang harus dibenahi secepatnya adalah marka-marka dan rambu jalan,” katanya. (ART/RTS/RAY/DEA)