Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot: Catat Ini, Pemprov DKI Sudah Cukup Kaya!

Kompas.com - 14/01/2015, 09:33 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah berbagai tuduhan yang menganggap Pemerintah Provinsi DKI ingin mengomersialkan Taman Ismail Marzuki (TIM), salah satunya dengan memungut retribusi dari para seniman. Djarot memberikan jaminan, apabila nantinya ada aparat-aparat Pemprov DKI yang memungut retribusi kepada para seniman, ia mempersilakan seniman yang bersangkutan segera melaporkan kepada dia langsung.

"Salah besar kalau Pemprov DKI di dalam mengelola TIM orientasinya duit. Tidak benar itu. Kenapa? Catat ini! Karena Pemprov DKI sudah cukup kaya! Silakan kalau ada birokrasi yang mempersulit seniman, mempersulit budayawan, mengerdilkan budayawan, silakan gugat dan tuntut saya," ucap dia saat berdialog dengan para seniman di TIM, Selasa (13/1/2015).

Djarot bahkan menjanjikan ke depannya akan memberikan pertunjukan berkualitas secara gratis di gedung kesenian terbesar di Jakarta itu. Para senimannya pun, kata dia, tidak akan dipungut biaya sewa. Yang penting, kata dia, seniman yang tampil haruslah seniman yang benar-benar mampu menunjukkan kualitasnya.

"Saya ingin TIM dijadikan puncak, cuma yang baik-baik yang bisa tampil di sini. Kan banyak nih, jadi nanti seleksi. Yang menyeleksi siapa? Ya para seniman dan budayawan, tapi tidak boleh ada monopoli. Jangan cuma yang itu-itu saja yang tampil," ujar mantan Wali Kota Blitar itu.

Sebelumnya, Djarot mengatakan bahwa tujuan Pemprov DKI membentuk UPT di TIM adalah agar TIM mendapatkan alokasi anggaran yang besar ketimbang yang diterima saat ini. Menurut dia, selama ini Pemprov DKI tak bisa mengucurkan dana yang besar untuk TIM karena skema pemberian dana hanya bisa diberikan dalam bentuk hibah, yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 5 miliar per tahun.

Menurut dia, pengucuran alokasi anggaran khusus hanya bisa dilakukan kepada lembaga pemerintah. Hal itulah yang membuat Pemprov DKI membentuk UPT yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com