Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siang Ini, DPRD DKI Sahkan APBD DKI 2015 Rp 73,08 Triliun

Kompas.com - 27/01/2015, 10:10 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta akan mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menjelaskan, nilai itu sesuai dengan nilai kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) yang diajukan Pemprov DKI.

"Iya siang ini (pengesahan APBD) jam 14.00," kata Taufik kepada Kompas.com, di Balaikota, Selasa (27/1/2015). 

Menurut dia, di dalam APBD itu ada beberapa penyesuaian. Seperti misalnya alokasi anggaran pendidikan. Di KUAPPAS, lanjut Taufik, baru sekitar 20 persen alokasi anggaran pendidikan. Sementara berdasarkan Undang-undang, alokasi anggaran pendidikan harus berada di atas 20 persen.

Di APBD DKI 2015, kata Taufik, DPRD bersama Pemprov DKI sepakat untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan hingga 27 persen. Kemudian untuk anggaran kesehatan, lanjut dia, ada 18 puskesmas yang akan meningkat menjadi RSUD tipe D tahun ini. Ia berharap, DKI tidak hanya mengusulkan biaya pembangunannya saja, namun sekaligus alokasi untuk pengadaan peralatan kesehatan.

"Kalau cuma bangunannya saja yang selesai dan tahun depan baru diisi peralatan, gedungnya bakal mangkrak setahun. Gedung-gedung di DKI kan rata-rata begitu, mangkrak setahun baru pengadaan lagi, mending dianggarkan sekaligus, biar optimal kerjanya," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI itu.

Anggaran kesehatan, lanjut dia, alokasinya sebesar 9 persen sesuai Undang-undang yang berlaku. Selain anggaran pendidikan dan kesehatan, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur di Dinas Tata Air dan Bina Marga, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan lainnya. 

Lebih lanjut, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu menampik keterlambatan pengesahan APBD DKI ini disebabkan karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan usulan anggaran siluman sebesar Rp 8,8 triliun yang ditengarai dari DPRD DKI. Sebab, sedianya, APBD DKI akan disahkan pada 23 Januari 2015 lalu. Namun, beberapa waktu lalu, Basuki sempat sangat geram mengetahui adanya usulan ke Bappeda DKI untuk anggaran sosialisasi SK Gubernur sebesar Rp 8,8 triliun.

"Enggak ada itu anggaran siluman, anggaran siluman itu baru ketahuan pas waktu pembahasan. Yang jelas kenapa pengesahan APBD nya mundur, karena kami harus menyortir ribuan item," kata Taufik. 

Atas keterlambatan pengesahan APBD ini, Pemprov DKI mendapat surat teguran dari Kemendagri. Seharusnya, Pemprov DKI sudah menyerahkan APBD yang telah disahkan oleh DPRD DKI paling lambat 31 Desember 2014 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Pelecehan Payudara di Jaksel Trauma, Takut Saat Orang Asing Mendekat

Korban Pelecehan Payudara di Jaksel Trauma, Takut Saat Orang Asing Mendekat

Megapolitan
Dilecehkan Pria di Jakbar, 5 Bocah Laki-laki Tak Berani Lapor Orangtua

Dilecehkan Pria di Jakbar, 5 Bocah Laki-laki Tak Berani Lapor Orangtua

Megapolitan
Rute Transjakarta 12C Waduk Pluit-Penjaringan

Rute Transjakarta 12C Waduk Pluit-Penjaringan

Megapolitan
Rute KA Gumarang, Tarif dan Jadwalnya 2024

Rute KA Gumarang, Tarif dan Jadwalnya 2024

Megapolitan
Kronologi Perempuan di Jaksel Jadi Korban Pelecehan Payudara, Pelaku Diduga Pelajar

Kronologi Perempuan di Jaksel Jadi Korban Pelecehan Payudara, Pelaku Diduga Pelajar

Megapolitan
Masuk Rumah Korban, Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar Ngaku Salah Rumah

Masuk Rumah Korban, Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar Ngaku Salah Rumah

Megapolitan
Cegah Penyebaran Penyakit Hewan Kurban, Pemprov DKI Perketat Prosedur dan Vaksinasi

Cegah Penyebaran Penyakit Hewan Kurban, Pemprov DKI Perketat Prosedur dan Vaksinasi

Megapolitan
Viral Video Gibran, Bocah di Bogor Menangis Minta Makan, Lurah Ungkap Kondisi Sebenarnya

Viral Video Gibran, Bocah di Bogor Menangis Minta Makan, Lurah Ungkap Kondisi Sebenarnya

Megapolitan
Kriteria Sosok yang Pantas Pimpin Jakarta bagi Ahok, Mau Buktikan Sumber Harta sampai Menerima Warga di Balai Kota

Kriteria Sosok yang Pantas Pimpin Jakarta bagi Ahok, Mau Buktikan Sumber Harta sampai Menerima Warga di Balai Kota

Megapolitan
Sedang Jalan Kaki, Perempuan di Kebayoran Baru Jadi Korban Pelecehan Payudara

Sedang Jalan Kaki, Perempuan di Kebayoran Baru Jadi Korban Pelecehan Payudara

Megapolitan
Polisi Tangkap Aktor Epy Kusnandar Terkait Penyalahgunaan Narkoba

Polisi Tangkap Aktor Epy Kusnandar Terkait Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Bakal Cek Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1445 H

Pemprov DKI Jakarta Bakal Cek Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1445 H

Megapolitan
Pekerja yang Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan Disebut Sedang Bersihkan Talang Air

Pekerja yang Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan Disebut Sedang Bersihkan Talang Air

Megapolitan
Setuju Jukir Ditertibakan, Pelanggan Minimarket: Kalau Enggak Dibayar Suka Marah

Setuju Jukir Ditertibakan, Pelanggan Minimarket: Kalau Enggak Dibayar Suka Marah

Megapolitan
Bercak Darah Masih Terlihat di Lokasi Terjatuhnya Pekerja dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Bercak Darah Masih Terlihat di Lokasi Terjatuhnya Pekerja dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com