DPRD Dicurigai Ajukan Hak Angket karena Gaya Ceplas-ceplos Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Sirait menengarai pengajuan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta dipicu oleh gaya komunikasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang keras serta ceplas-ceplos. Ia menilai bahwa hak angket itu bukan bermuara dari permasalahan pengiriman dokumen anggaran pendapatan belanja daerah ke Kementerian Dalam Negeri.

"Patut ditengarai bahwa upaya DPRD DKI Jakarta mengajukan hak angket kepada Ahok (Basuki) dilatarbelakangi oleh motif ingin memanfaatkan dana APBD sebesar Rp 12,1 triliun dengan melawan hukum. Dengan demikian, hak angket yang diajukan Dewan sama sekali tidak didasarkan atas penilaian kinerja, melainkan didasarkan atas kepentingan kelompok dengan memanfaatkan kepolosan Ahok dalam soal komunikasi politik yang suka bertutur ceplas-ceplos," kata Hendrik dalam keterangan pers, Sabtu (28/2/2015).

Almisbat mendukung sikap Basuki untuk membentuk sebuah pemerintahan bersih dengan melawan segala bentuk penyelewengan serta korupsi di Ibu Kota. Almisbat juga  mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan Basuki untuk tetap menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun serta mengawasi penggunaan anggaran. Hendrik yakin bahwa sistem e-budgeting merupakan sistem yang teruji mengelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Di sisi lain, Almisbat mendesak pejabat terkait, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, untuk membantu menyelesaikan kisruh DPRD dengan DKI. Hal ini bertujuan mempercepat jalannya roda pemerintahan Ibu Kota.

"Kami juga mendesak partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat ( KIH) di DPRD DKI Jakarta untuk tetap konsisten menjalankan Nawa Cita, terutama untuk melawan segala bentuk penyimpangan dan korupsi," kata Hendrik.