Gaji Mereka Tertahan karena APBD DKI Tak Kunjung Disahkan

Dika (bukan nama sebenarnya), salah seorang penjaga pompa di Gang Macan, mengaku sudah berutang untuk memenuhi kebutuhannya.

"Mau gimana lagi, kalau mau makan ya harus pinjam sana-sini," kata Dika saat ditemui di stasiun pompa Gang Macan, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (9/3/2015).

Sama halnya dengan Dika, Dwi (27), penjaga stasiun pompa air Taman Ratu juga belum menerima upah. Gaji selama kerja pada Januari 2015 tertahan hingga hari ini. Namun, Dwi, yang masih membujang, merasa lebih beruntung ketimbang kelima penjaga lain.

"Untungnya saya belum berkeluarga. Nggak perlu mikirin anak dan istri," ujar Dwi saat disambangi di stasiun pompa Taman Ratu.

Dwi mengatakan, penundaan pencairan gaji bukan kali ini saja terjadi. Keterlambatan selalu terjadi setiap awal tahun. Untuk mengantisipasinya, Dwi mulai mengirit upahnya pada Desember. Dwi berharap, pencairan gaji pada bulan berikutnya tidak terlambat atau tertunda.

Gaji yang mereka terima sebesar Rp 2,7 juta per bulan sesuai dengan standar upah minimum Provinsi DKI. Henry Dunant, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, mengakui bahwa semua penjaga stasiun pompa air di Jakarta Barat belum menerima upah.

Alasannya, gaji mereka diambil dari pagu anggaran dalam APBD 2015 yang belum cair karena konflik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta. Namun, Henry mengaku sedang mengupayakan pembayaran gaji pekerja dengan menggunakan anggaran mendahului dokumen pelaksana anggaran (DPA).

"Iya memang belum digaji, tetapi sedang kita usahakan. Kita pakai anggaran DPA dulu, pergubnya sudah turun. Ya mudah-mudahan gajinya bisa cepat turun ke rekening pekerja," ujar Henry.