Terlebih, saat ia harus memilih, berada di pihak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD, di mana seluruh anggotanya kompak mengajukan angket pada Basuki.
"Saya back up yang benar. Back up (pihak) yang benar," kata Jokowi, seusai memeriksakan giginya, di Balai Kota, Jumat (13/3/2015).
Hanya saja, Jokowi tidak ingin menjelaskan detail pihak mana yang didukungnya. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Gubernur Basuki merasa yakin mendapat dukungan penuh Jokowi dalam hal kisruh APBD DKI saat ini.
Sebab, Jokowi pernah berjanji kepadanya akan mendukung penuh langkah Basuki untuk menerapkan transparansi anggaran.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Beliau (Jokowi) dulu keluarkan (ide sistem) e-budgeting, supaya gampang kontrol siapa input (anggaran). Tetapi kan waktu itu, kami enggak bisa action (e-budgeting). Kata beliau (Jokowi), 'Tunggu saya ke sana (istana) dulu tuh'," kata pria yang biasa disapa Ahok.
Saat menjadi Gubernur DKI, diakui Basuki, Jokowi sempat khawatir menerapkan e-budgeting dalam APBD DKI. Jokowi khawatir, realisasi sistem itu dapat menimbulkan polemik.
"Dulu kami enggak ada backing (dari pemerintah pusat). Bayangkan kalau kami ribut dengan DPRD. Misalnya Presiden dan Mendagri menganggap DPRD yang benar atau segala macam, gawat kita. Polisi enggak ada yang mau bergerak, juga gawat. Sekarang kan sudah jelas, polisi sudah nyatakan ada puluhan tersangka pengadaan UPS kan minggu depan," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.