Tantangan Jakarta untuk Bisa Menjadi Kota Layak Huni pada 2030

Ketua Tim Gubernur DKI Jakarta untuk Percepatan Pembangunan Sarwo Handayani mengatakan, 15 tahun ke depan kondisi Ibu Kota diharapkan layak huni. Dia menyampaikan hal itu dalam diskusi Press Breakfast dengan tema "Bagaimana masa depan kota-kota di Asia? Apakah membangun kota baru merupakan jawaban bagi tantangan urbanisasi?"

Acara diadakan New Cities Foundation di Jakarta, Rabu (11/3). Turut hadir Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Askhat Orazbay dan Executive Director New Cities Foundation Mathieu Lefevre.

Jika berhasil, Ibu Kota mampu bersaing dengan kota-kota maju dari negara Asia lainnya. Apabila gagal, kondisi Jakarta akan semakin buruk dengan berbagai masalah yang melilitnya, seperti kepadatan lalu lintas, banjir, kualitas air buruk, dan penurunan permukaan tanah.

Saat ini, jumlah penduduk Jakarta mencapai 9,7 juta jiwa pada malam hari. Pada siang hari, jumlahnya meningkat menjadi 11,5 juta jiwa. Sekitar 3 juta penduduk Jakarta di siang hari merupakan warga yang tinggal di kota-kota lain di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menurut Handayani, Kota Jakarta diperkirakan masih mampu menampung penduduk hingga 12,5 juta jiwa pada malam hari. Namun, Pemprov DKI Jakarta harus mengupayakan daya dukung lingkungan agar pertambahan penduduk tidak menjadi masalah di kemudian hari.

"Kita tak bisa membatasi urbanisasi karena siapa pun berhak menikmati Ibu Kota. Untuk menjadikan Ibu Kota sebagai tempat yang layak huni yang berkelanjutan, kerja sama dengan kawasan sekitar diperlukan," katanya.

Bangun kawasan

Dengan luas 661,52 kilometer persegi, Jakarta menghadapi tiga masalah utama, yaitu banjir, kepadatan lalu lintas, dan keterbatasan ruang terbuka hijau. Masalah lainnya yaitu kesehatan penduduk, pendidikan, sampah, ketersediaan air bersih, dan penurunan permukaan tanah. Di Jakarta Utara, permukaan tanah turun 6-15 sentimeter per tahun.

Untuk mengatasi masalah- masalah itu, Pemprov DKI Jakarta menyusun target pembangunan Jakarta 2030. Di bidang transportasi, dalam 15 tahun ke depan, 60 persen pengguna kendaraan pribadi ditargetkan beralih ke transportasi publik. Kecepatan mobil di jalan raya meningkat menjadi 35 kilometer per jam.

Handayani menjelaskan, saat ini, jumlah pengguna angkutan umum di Ibu Kota kurang dari 10 persen. Banyaknya pengguna kendaraan pribadi menyebabkan di pagi hari sebuah mobil hanya bisa melaju dengan kecepatan 10 kilometer per jam.

Untuk mencapai target itu, Pemprov DKI Jakarta akan membangun kereta massal cepat (MRT), membangun jalan raya, dan membenahi angkutan umum. Tahap pertama pembangunan MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia diprediksi selesai pada 2018.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan membangun kawasan yang mengadopsi tata ruang campuran transit oriented development (TOD). Kawasan itu dibangun untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena angkutan umum akan terhubung langsung dengan lokasi tujuan. Salah satu lokasi TOD yang disiapkan adalah Stasiun MRT Dukuh Atas. Stasiun akan terhubung langsung dengan gedung perkantoran.

Namun, dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, Pemprov DKI kerap menghadapi masalah. Pembelian bus umum untuk mengganti bus lama yang rusak, misalnya, terkendala masalah sumber daya manusia dalam proses tender.

Pembangunan MRT terkendala pembebasan lahan. Saat ini, baru 30,07 persen luas lahan dari total kebutuhan lahan MRT yang dibebaskan (Kompas, 15/1).

Kerja sama

Untuk mengatasi banjir, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan sejumlah program, antara lain normalisasi Sungai Ciliwung dan meningkatkan ruang terbuka hijau.

Menurut Handayani, untuk mencapai target pembangunan Jakarta 2030, misalnya, disiapkan anggaran pembangunan Waduk Ciawi di Jawa Barat.

Executive Director New Cities Foundation Mathieu Lefevre mengatakan, untuk membangun sebuah kota, kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta diperlukan. "Kerja sama itu tak sebatas pembahasan tender pengadaan barang, tetapi menyangkut visi pembangunan kota ke depan," kata Mathieu.

Menurut dia, pembangunan sebuah kota seharusnya direncanakan setidaknya untuk 20 tahun ke depan. Selain itu, kepastian aturan juga diperlukan. Peraturan yang kerap berubah- ubah menyulitkan pengusaha untuk berinvestasi. (DENTY PIAWAI NASTITIE)