Akui Salah soal Penyertaan Modal, Anggota DPRD Sebut "E-Budgeting Ecek-ecek"

Padahal, sebelumnya Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sudah mengatakan bahwa ada anggaran siluman dalam dokumen APBD versi Pemerintah Provinsi DKI.

"Salah pengertian. Kita salah pengertian. Jadi yang lima PMP (penyertaan modal pemerintah) itu sudah diberikan tahun 2014. Dievaluasi Kemendagri, kok mereka enggak berikan laba yang bagus. Jadi dievaluasi. Saya katakan itu salah. Kan biasa salah pengertian itu," ujar Prabowo di gedung DPRD DKI, Selasa (17/3/2015).

Meskipun demikian,  Prabowo tetap mengatakan bahwa dokumen APBD versi Pemprov tetap memiliki banyak kesalahan. Buktinya, Kemendagri memberikan koreksi di beberapa hal. Hal ini, kata Prabowo, begitu berlawanan dengan sistem e-budgeting yang dibilang mampu mendeteksi anggaran yang tidak tepat.

"Ya kalau banyak yang dilarang juga artinya mereka tidak bagus juga dalam e-budgeting yang katanya canggih. Ternyata ecek-ecek juga saya bilang. Buktinya ada anggaran dobel mereka ga bisa deteksi kan," ujar Prabowo.

Prabowo pun menjamin bahwa DPRD DKI tidak akan membahas soal penyertaan modal lima perusahaan BUMD yang sebelumnya dipersoalkan. Kemarin, DPRD DKI menemukan beberapa item yang tidak ada dalam pembahasan dengan DPRD.

Item yang dimaksud ialah penyertaan modal Pemprov DKI kepada beberapa perusahaan-perusahaan BUMD. Seperti PD Dharma Jaya yang mendapat modal sekitar Rp 51 miliar, PT Ratax Armada sebesar Rp 5,5 miliar, PT Cemani Kota sebesar Rp 112 miliar, PT Grahasari Surya Jaya sebesar Rp 48 miliar, dan PT RS. Haji Jakarta sebesar Rp 100 miliar.

Dalam hasil evaluasi tersebut, kelima perusahaan tersebut memang ditandai tidak menunjukan kinerja yang memadai. Kemendagri memberikan catatan bahwa kelimanya tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut kepada Pemprov DKI. Bahkan, Kemendagri menuliskan Pemprov DKI bisa melakukan upaya hukum atas penyertaan modal tersebut.

Atas temuan ini, Ketua DPRD DKI Prasetio mengatakan temuan ini juga dapat disebut anggaran siluman. Pasalnya, perusahaan BUMD yang mendapat penyertaan modal pemerintah (PMP) hanya tiga, yaitu PT MRT, Transjakarta, dan Bank DKI. DPRD justru menemukan lima perusahaan ini dalam APBD versi Pemprov DKI.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengklarifikasi hal itu. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menjelaskan angka-angka yang disebutkan Prasetio merupakan nilai ekuitas (kekayaan) yang dimiliki lima BUMD itu, bukan PMP yang akan diberikan Pemprov DKI.

"Itu nilai ekuitas perusahaan mereka secara keseluruhan dan bukan secara keseluruhan (saham) punya kami (DKI)," kata Heru.