Pantauan Warta Kota, layar digital yang berukuran sekitar 5 x 3 meter persegi itu tidak hidup. Lampu-lampu pada mesin yang berwarna putih pun sudah sedikit redup.
Saat peluncuran ERP di Jalan HR Rasuna Said pada September 2014 lalu, layar itu digunakan untuk sosialisasi penerapan ERP. Untuk mesin ERP di Jalan HR Rasuna Said diuji coba oleh Perusahaan asal Swedia, yaitu PT Q-Free.
Salah seorang satpam Gedung Setiabudi One yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, pada Senin (6/4) kemarin, ada beberapa orang yang memperbaiki mesin itu. Namun, hingga saat ini, belum ada perubahan.
"Kemarin ada yang benerin mesinnya, tapi sampai sekarang belum betul," kata pria yang menggunakan pakaian satpam lengkap dengan helm berwarna putih itu, Selasa (7/4/2015).
Menurut dia, mesin itu seperti tidak ada gunanya. Sebab, masyarakat juga tidak berpengaruh terhadap sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, kemacetan juga acap kali terjadi di Jalan HR Rasuna Said pada jam sibuk seperti berangkat dan pulang kerja. "Ini mesin sudah seperti pajangan saja dan tidak ada gunanya," tuturnya.
Mematikan rezeki rakyat kecil
Beberapa tukang ojek yang mangkal di pangkalan ojek Perbanas menolak pemberlakuan jalan berbayar atau ERP. Sebab, dengan pemberlakuan itu maka sepeda motor dilarang melintasi kawasan Jalan Kuningan. Padahal, sehari-hari mereka mencari nafkah dengan cara mengojek selama puluhan tahun di sana.
"Kami tidak setuju dengan penerapan ERP. Ini sama aja matiin rezeki rakyat kecil," kata Baron (55), tukang ojek yang sudah mangkal di Perbanas selama 20 tahun itu.
Menurut dia, dengan ada pembatasan atau pelarangan bagi sepeda motor membuat penghasilan dirinya menjadi tukang ojek berkurang. Biasanya, sehari dia bisa mengantongi uang Rp 150.000, kini hanya antara Rp 50.000 sampai Rp 60.000 per hari
"Kami para pengguna sepeda motor kan sama-sama membayar pajak kayak penguna mobil. Jangan ada pembedaan gini dong," tuturnya.
Asman (51), tukang ojek lainnya mengatakan, sepeda motor bukanlah biang dari kemacetan. Menurut dia, angkutan umum yang ngetem merupakan penyebab dari Jakarta semakin macet.
"Kalau motor mah ngga bikin macet. Itu angkot-angkot dan kopaja yang sering ngetem dan buat macet," ujarnya.
Dia tidak memungkiri bahwa setiap harinya di kawasan Jalan HR Rasuna Said selalu macet parah. Apalagi, saat pulang kerja. Kemacetan terjadi sejak jam 16.00 sampai malam.
Wewenang dinas
Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Selatan Priyanto mengaku tidak mengetahui kalau mesin ERP di Jalan HR Rasuna Said rusak. Dia mengatakan bahwa itu merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.
"Saya engga tahu soal itu, karena memang itu wewenang dari Dinas," kata Priyanto.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Benjamin Bukit enggan mengomentari soal penerapan ERP. (Bintang Pradewo)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.