Untuk diketahui, panitia khusus hak angket DPRD DKI Jakarta menyatakan Ahok telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan.
Mereka meminta agar pimpinan DPRD menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggulirkan hak menyatakan pendapat.
Jika nantinya pimpinan Dewan menyepakati bergulirnya hak menyatakan pendapat, kemungkinan akan muncul dua opsi pernyataan sikap yang akan diambil DPRD terhadap Ahok.
Dua opsi itu masing-masing adalah usulan pemberhentian (pemakzulan) atau teguran keras dengan permintaan maaf.
"Kalau untuk saat ini saya belum setuju, lihat saja kinerjanya dia dulu," kata Noni, salah satu warga saat ditemui di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2015).
Noni menilai, pelanggaran yang dituduhkan ke Ahok dapat diselesaikan DPRD dengan cara musyawarah sehingga tidak perlu dilakukan pemakzulan.
"Intinya kita lihat dulu, jangan karena hanya ini ada masalah lalu dimakzulkan. Kan ada sila keempat (Pancasila), permusyawaratan dan perwakilan. Kenapa enggak dimusyawarahkan saja," ucap Noni.
Serupa dengan Noni, Ane, warga lain, mengatakan tidak setuju jika Ahok dimakzulkan. Dia menganggap ketegasan Ahok telah berhasil membuat Jakarta menjadi lebih teratur.
"Kayak sekarang mengurus apa-apa gampang sama pegawai pemerintahan. Mereka enggak seenaknya pergi atau pulang dari kantor," ujar Ane.
Menurut Ane, jika pada akhirnya Ahok benar-benar dimakzulkan, kinerja pemerintahan DKI Jakarta akan kembali tidak teratur. Selain itu, pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas juga akan kembali bertindak sesuka mereka.
Warga lainnya, Leo, juga berpendapat sama. Namun, ia mengaku pasrah jika Ahok nantinya dimakzulkan. "Kalau (pemakzulan) diiyakan sama Mahkamah Agung dan Presiden, ya sudah, mau gimana lagi. Semoga kebenaran terungkap," ucap Leo.
Harapan
Hingga kini, warga masih menyimpan harapan pada kepemimpinan Ahok di Ibu Kota. Karena itu, mereka berharap Ahok tidak diturunkan dari jabatannya sebagai DKI 1.
"Jangan sampai Ahok turun sih. Gue enggak peduli soal SARA, asal kerjanya beres, enggak apa-apa," ucap Ane. Sementara itu, Noni berharap agar permasalahan tersebut cepat diselesaikan sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat kembali menjalankan kewajiban mereka.
"Harapan saya cepat selesai. Permasalahan ini kan sudah lama, apa enggak ada jalan keluar yang tidak berlama-lama? Jadi, Ahok bisa konsentrasi lagi ke kerjaannya membangun Jakarta, DPRD bisa kerja juga mewakili rakyat. Tolonglah, sudah," ucap Noni kepada Kompas.com.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.