Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Hati-hati Fraksi PKS Tentukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ahok

Kompas.com - 07/04/2015, 12:50 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan fraksinya tidak akan membuat keputusan terburu-buru terkait hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Sikap Fraksi PKS sangat tergantung pada perkembangan politik soal HMP di DPRD.

"Enggak bisa kita main gagah-gagahan. Kita tahu diri. Jadi sangat tergantung perkembangan analisa politik berbagai pihak," ujar Selamat kepada Kompas.com, Selasa (7/4/2015).

Selamat mengatakan kiprah Fraksi PKS di DPRD bukan lah mayoritas. Mengingat hal itu, kata Selamat, Fraksi PKS menolak menentukan sikap terlalu terburu-buru.

Fraksi PKS juga menghindari adanya anggapan perpecahan dalam tubuh dewan dengan perbedaan pandangannya.

"Kita jaga agar kompak. Jadi jangan terlalu banyak perselisihan di dewan atas suatu hal," ujar Selamat.

Berkaitan dengan HMP, Selamat mengatakan Fraksi PKS akan terlebih dahulu mengikuti proses di rapat pimpinan. Fraksi PKS akan memperhatikan argumentasi-argumentasi dari fraksi lain dalam rapat tersebut.

Menurut dia, penentuan langkah HMP juga merupakan hasil musyawarah mufakat. Bukan voting fraksi. Penentuan sikap Fraksi PKS, begitu tergantung pada proses itu.

Selain itu, kata Selamat, Fraksi PKS juga harus mendengarkan nasihat-nasihat dari DPP partai terlebih dahulu. Masukan dari DPP juga mempengaruhi sikap fraksi.

"Pasti masukan dari DPP mempengaruhi. Kita harus dengarkan rapim juga. Abis itu kita baru akan diskusi. Minta arahan teman-teman, dari pengurus," ujar Selamat. "Kita menunggu betul, karena tiap fraksi juga akan konsultasi dengan DPP-nya."

Selain itu, Selamat mengatakan Fraksi PKS ingin memastikan agenda apa yang terdapat dalam HMP tersebut. Secara pribadi, Fraksi PKS menginginkan adanya pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI untuk membahas bersama seperti apa mekanisme pembahasan APBD DKI yang benar.

Juga seperti apa mekanisme perbaikan seperti apa yang harus dilakukan. Untuk mencapai hal tersebut, kata Selamat, bisa saja ditempuh melalui HMP.

"Tetapi ini kan ada jeda nih, sebelum pasti HMP terbentuk ada jeda harus rapim dulu. Sebenarnya ada dua jeda, misalnya HMP sudah terbentuk, terus mau lakukan apa? Kalau PKS ingin menjaga konsesnsus di dewan dalam hal perbaikan apa kalau pilih HMP," ujar Selamat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com