"Jadi, pengertiannya, kalau mau ganti (pejabat) eselon I dan II, langsung ganti saja tidak perlu dites lagi," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (22/4/2015).
Basuki menjelaskan, Pemprov DKI tak akan lagi secara besar-besaran mengumumkan adanya lelang jabatan untuk menduduki posisi tertentu. Semua pegawai nantinya bisa mengikuti tes sesuai dengan minat dan persyaratan masing-masing.
Nantinya, begitu pejabat eselon I maupun eselon II yang sedang menjabat kinerjanya buruk, langsung diganti dengan pegawai yang telah mengikuti tes tersebut.
"Saya enggak mau lagi umumkan siapa pegawai mau rebut posisi A. Nanti mereka malah bisa ribut, ketahuan kan. Maunya kami, semua pegawai dites, siapa mau jadi pejabat eselon I, siapa mau jadi pejabat eselon II, nanti distok. Begitu mau penggantian, (pegawai) yang layak langsung diambil dan dipasang (dilantik jadi pejabat)," kata Basuki.
Maret lalu, Basuki juga pernah mengungkapkan ingin mengubah mekanisme lelang jabatan. Sebelumnya, pemilihan pejabat melalui lelang jabatan dipilih dengan mekanisme proses tes, seperti psikotes, wawancara, serta tes kompetensi dasar (TKD).
Kini, Basuki lebih menilai para pejabat dengan hasil kinerja mereka. Apabila pejabat itu berkinerja baik, jabatan itu dapat dipertahankan. Begitu pula sebaliknya.
"Jadi, kalau lurah dan camat kerja di lapangan enggak jelas, kami bisa copot. Mekanismenya sekarang langsung output, jadi bukan tes masuk lagi. Kami lihat, selokan kamu beres enggak? Pelayanan beres enggak? PTSP beres enggak? Jadi, langsung nilai ujiannya di tiga poin itu," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.