Ratusan Bus Transjakarta yang Mangkrak Harus Dicek Ulang

Kosasih menjelaskan, bus-bus tersebut telah lama mangkrak sehingga dikhawatirkan ada sejumlah komponen yang mengalami kerusakan dan berpotensi menimbulkan gangguan saat bus dioperasikan.

"Terlepas dari arahan Pemprov DKI, bus apa pun yang akan kami gunakan harus dipastikan kondisi dan kelaikannya. Komponen yang rusak harus segera diperbaiki sepenuhnya agar laik dan aman dioperasikan," kata dia saat dihubungi, Minggu (26/4/2015).

Dalam kebijakan pengoperasian bus-bus tersebut, Kosasih menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, kata dia, Pemprov DKI merupakan pemegang saham mayoritas saham PT Transjakarta. Segala keputusan yang akan diambil PT Transjakarta tentu saja harus mendapat persetujuan dari Pemprov DKI.

"Kami belum dengar dan belum tahu mengenai bus-bus tersebut. Tapi, pada dasarnya, kami akan ikuti arahan Pemprov DKI sebagai pemegang saham mayoritas dan stakeholder utama kami," ujar dia.

Sebagai informasi, 531 bus asal Tiongkok yang akan dioperasikan adalah bus-bus yang dibeli pada sekitar akhir 2013. Meski telah lama dibeli dan tiba di Jakarta, bus-bus tersebut lama tidak dioperasikan dan dibiarkan mangkrak di pul bus milik PPD di Ciputat, Tangerang Selatan. Hal itu terjadi setelah mencuatnya kasus bus berkarat tak lama setelah kedatangan bus-bus itu.

Kasus bus berkarat telah menyeret sejumlah pejabat di Dinas Perhubungan dalam proses hukum, salah satunya Kepala Dinas Perhubungan saat dilakukannya pengadaan bus, Udar Pristono. Beberapa hari lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, 531 bus yang telah lama mangkrak sudah bisa digunakan. Namun, ia menolak melunasi pembayaran bus-bus tersebut. Meski demikian, Basuki mempersilakan apabila ada operator yang tertarik ingin membelinya.

Ia menyatakan siap membayar operator dengan sistem rupiah per kilometer untuk layanan yang dijalankan. "Hasil penyelidikannya sudah boleh dipakai. Hanya mungkin kami enggak mau membelinya. Kalau operator swasta mau membelinya, ya silakan. Nanti vendor yang akan kerja sama dengan operator dan kami bayar rupiah per kilometer di bawah koordinasi PT Transjakarta," kata pria yang biasa disapa Ahok itu, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/4/2015).