"Itu mah enggak perlu buka-bukaan, pasti kebuka sendiri. Inilah hukum," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/4/2015).
Taufik pun berjanji akan bersikap kooperatif apabila anggota fraksinya, Fraksi Partai Gerindra, terlibat dalam kasus ini. Taufik menegaskan, dalam kasus ini, porsi eksekutif lebih besar daripada legislatif.
Ia mengingatkan bahwa pihak pelaksana dalam pengadaan UPS adalah eksekutif. Pemeriksaan Lulung dan Fahmi pun, menurut Taufik, dianggap sebagai hal yang biasa saja. Sebab, porsi anggota DPRD dalam pengadaan UPS hanya sebagai pembahas.
Anggota DPRD tidak mengurus bagian pelaksanaan. Oleh karena itu, Taufik menilai pemanggilan anggota DPRD hanya sebatas melengkapi informasi polisi.
"Tapi yang jelas bahwa apa yang dilakukan polisi itu kan dalam rangka penegakan hukum, jadi harus didukung. Jadi dewan harus kooperatif," ujar Taufik.
Sebelumnya, Abraham Lunggana (Lulung), melalui kuasa hukumnya, menyatakan mendukung penyidik Bareskrim Polri untuk mengungkap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan UPS. Lulung ingin menjadi whistle blower. [Baca: Lulung Akan Ungkap Anggota DPRD DKI yang Terlibat Kasus UPS]
"Prinsipnya, Bang Haji siap membuka data dan akses kepada penyidik terkait kasus UPS agar terang benderang," kata kuasa hukum Lulung, Ramdan Alamsyah, di Kompleks Mabes Polri, Rabu (29/4/2015).
"Termasuk Bang Haji akan mengungkap siapa-siapa saja anggota Dewan yang ikut bermain dalam kasus itu. Semua akan disampaikan ke penyidik dalam pemeriksaan besok," lanjut Ramdan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.