SKPD dan UKPD Diminta Tidak Lelet Melakukan Lelang

"Akhir Mei ini kami keluarkan semua anggarannya. Jadi semua kegiatan yang masuk dalam APBD DKI 2015 harus bisa jalan semuanya mulai bulan depan," kata Heru, Minggu (10/5/2015).

Mengingat pembangunan baru dapat dilaksanakan pertengahan tahun ini, Heru meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) untuk mempercepat proses lelang proyek pembangunan. Sehingga serapan anggaran juga maksimal. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu pun mengklaim pencairan anggaran serta pelaksanaan kegiatan tahun ini jauh lebih cepat dibanding tahun lalu.

"Tahun lalu, (APBD) awal Juni baru disahkan. Jadi yang harus diwaspadakan adalah teman-teman (SKPD dan UKPD) jangan lelet nih melakukan lelangnya, harus segera masukin proposal lelangnya ke badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Heru. 

Untuk pencairan anggaran, tiap SKPD dan UKPD wajib menyerahkan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) kepada BPKAD DKI. Setelah itu, pihaknya langsung mengeluarkan Surat Pencairan Dana (SPD).

Dalam pencairan anggaran tersebut, lanjut dia, lebih diutamakan penerbitan SPD dari SKPD yang memiliki anggaran cukup besar. Sedangkan untuk SKPD atau UKPD yang memiliki anggaran kecil dan tidak terlalu mendesak keperluan anggarannya, akan dikeluarkan belakangan.

"Maksudnya kalau SKPD yang besar-besar, biasanya saya langsung teken (tandatangan). Kalau yang kecil ya agak belakangan. Jadi kami utamakan yang besar dan urgent dulu, sisanya antre," kata Heru. 

Baru empat kegiatan yang dilelang

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta Irvan Amtha mengatakan, baru empat dari total 6.000 kegiatan di DKI yang selesai dilelang. Adapun empat kegiatan yang sudah selesai dilelang adalah pengadaan buku rapor semua tingkat sekolah, pengadaan pakan ternak kering dan pakan hidup atau daging di Taman Margasatwa Ragunan, pelaksanaan Asian Golf Tourism Convention, dan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). 

Lambatnya lelang ini dikarenakan sebagian SKPD beralasan untuk mengantisipasi agar tidak digugat oleh para pemenang lelang jika proyeknya gagal terlaksana. Terlebih, jika lelang dilakukan sebelum APBD disahkan.

Irvan menyatakan, seharusnya kekhawatiran itu tidak diperlukan. SKPD seharusnya berpedoman pada Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan lelang yang mendahului pengesahan APBD batal, jika anggarannya tidak disetujui atau kurang nilai pengadaan. "Mereka seharusnya tidak perlu ragu," ujar Irvan.