Hasil Reses Anggota DPRD Dikumpulkan Sebuah Tim

"Ada timnya. Tim akan bertugas memformulasikan temuan-temuan atau aspirasi-aspirasi itu," ujar Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik ketika dihubungi, Selasa (26/5/2015) malam.

Taufik mengatakan bahan reses akan dibawa ke rapat badan musyarawah. Selanjutnya, rapat badan musyawarah tersebut akan menentukan sidang paripurna untuk memaparkan hasil reses tersebut. "Nanti akan diparipurnakan," ujar Taufik.

Jadwal sidang paripurna terdekat yang akan dibahas dalam rapat bamus adalah paripurna penyampaian pandangan tentang rancangan peraturan daerah (raperda).

Taufik mengatakan, jika hasil reses bisa terkumpul cepat, bukan tidak mungkin jadwal sidang paripurnanya digabung dengan paripurna raperda. Jika tidak, paripurna hasil reses masih bisa dilaksanakan terpisah.

Hasil reses tersebut akan dijadikan masukan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Memang, hasil reses tidak dapat digunakan dalam anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2015. Hal ini karena APBD 2015 sudah menggunakan pergub. Akan tetapi, hasil reses masih bisa digunakan untuk menyusun APBD di tahun mendatang.

Sebagai informasi, sebagian legislator memanfaatkan masa reses untuk bertemu dengan warga yang ada di daerah pemilihannya. Masa reses itu untuk menampung aspirasi masyarakat yang akan disusun dalam pokok pikiran.

Pokir sendiri merupakan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota legislatif saat masa reses. Aspirasi itu kemudian diajukan oleh legislatif kepada eksekutif dalam pembahasan anggaran.

Pokir ini diatur dalam Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang Tata Tertib.

Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, paling lambat lima bulan sebelum APBD ditetapkan.