Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tugas Polisi Atur Lalu Lintas di Jakarta Sudah Sangat Berat"

Kompas.com - 16/06/2015, 16:40 WIB
Unoviana Kartika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Condro Kirono mendukung segera penerapan sistem electronic road pricing (ERP) di Jakarta. Dengan kemacetan yang tinggi, penegakan hukum secara manual sudah sangat berat untuk dilakukan.

"Tugas polantas (polisi lalu lintas) mengatur lalu lintas di Jakarta sudah sangat berat, apalagi untuk penegakan hukum secara manual, itu berat," kata Condro dalam dialog publik tentang ERP di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Hal ini juga terkait dengan kebiasaan sebagian pengguna jalan yang tidak taat aturan lalu lintas. Bagai fenomena ayam dan telur, kemacetan dan ketidakdisiplinan pengguna jalan sama-sama berhubungan sebab akibat.

Saat macet, pengguna jalan cenderung melanggar aturan lalu lintas. Melanggar aturan lalu lintas juga berpotensi menyebabkan kemacetan.

Sementara itu, upaya untuk mengurangi kemacetan dengan membatasi penggunaan kendaraan dan penegakan hukum selama ini masih dilakukan secara manual, misalnya kebijakan 3 in 1 di sejumlah jalan protokol di Jakarta. Karena pengawasannya masih manual, banyak kendaraan yang lolos. Sebab, tugas polisi tidak hanya mengawasi penumpang setiap mobil, tetapi juga mengatur lalu lintas.

Untuk itu, menurut Condro, dibutuhkan sebuah sistem elektronik guna mengatasi hal tersebut. Namun, sebelumnya, pendataan kendaraan melalui electronic registration identification (ERI) perlu dirampungkan.

"Sejauh ini, untuk pendataannya dilakukan di tingkat provinsi, baru nanti akan dikembangkan secara nasional," ujar dia.

ERI dibutuhkan supaya kendaraan yang melewati daerah ERP bisa teridentifikasi oleh sensor. Sebab, kendaraan yang sudah terdaftar melalui ERI dipasangi on board unit (OBU) yang mampu dideteksi kamera sensor di mesin ERP.

Nantinya, kata Condro, data kendaraan dalam ERI juga bisa digunakan untuk implementasi electronic law enforcement (ELE) atau tilang elektronik.

Sementara itu, Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Miyanto mengakui, polisi siap untuk mengimplementasikan ERP di Jakarta. Namun, data kendaraan yang dimiliki Samsat Polda Metro perlu disinkronisasikan terlebih dahulu dengan data Pemerintah Provinsi DKI.

"Data yang ada di polisi dan di Pemda ada perbedaan, maka harus disamakan dulu, saat ini masih proses," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Warga Berbohong: 'Ngaku' Masih Tinggal di Jakarta, Padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: 'Ngaku' Masih Tinggal di Jakarta, Padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com