Ahok: Jadi Pejabat Harus Jadi Model, Jangan Ngomong Doang

"Kalau mau jadi pejabat atau kepala daerah, kasih contoh dong, kamu mesti jadi model. Jangan cuma modal ngomong doang," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015).

Hal itu dikatakan Basuki saat dimintai komentar mengenai dua partai politik, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat, yang mendirikan sekolah partai untuk mendidik calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada serentak.

Selain itu, lanjut dia, untuk menjadi kepala daerah juga harus berani untuk melawan segala bentuk korupsi di pemerintahan. Mereka harus berkomitmen untuk tidak menjadi maling dengan "memakan" uang rakyat atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Selain itu, para calon kepala daerah juga harus berani melakukan pembuktian harta terbalik. Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

"Penting-penting saja sekolah partai. Asalkan calon kepala daerahnya juga berani membuktikan harta terbalik juga, kalau enggak ya percuma," kata Basuki. 

PDI-P secara resmi telah membuka sekolah partai untuk calon kepala daerah angkatan pertama, yang akan mengikuti Pilkada serentak pada akhir tahun ini.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan para calon kepala daerah tak sekadar memanfaatkan PDI-P sebagai kendaraan politik. Setelah PDI-P, Partai Demokrat juga melakukan langkah yang sama.

Mereka berencana mendirikan sekolah partai yang dinamakan Institut Pembangunan dan Demokrasi (IPD) dan akan sekelas dengan Lemhanas. Pembangunan sebuah gedung di Jakarta sudah disiapkan.

Peserta sekolah ini nantinya adalah kader-kader terbaik Demokrat di setiap daerah yang sudah diseleksi dan akan dididik untuk menciptakan calon kepala daerah terbaik. Adapun yang didaulat sebagai kepala sekolah adalah Pramono Edhie Wibowo.