Parkir Liar, Dinas Perhubungan Kaji Sanksi Maksimal

Rencana ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansah, Sabtu (11/7), saat penertiban parkir liar di kawasan Tanah Abang. Pelanggaran rambu larangan parkir di kawasan ini tergolong tinggi, terutama di saat-saat ramai, seperti akhir pekan atau menjelang Lebaran.

"Yang susah ditertibkan adalah pengendara sepeda motor yang melanggar rambu parkir. Sebab, pengendara mobil sudah jera saat diberlakukan denda tinggi, yakni Rp 550.000. Kami akan mengonsultasikan, baik internal maupun dengan kepolisian, terkait rencana denda maksimal bagi pengendara sepeda motor ini," kata Andri.

Penerapan denda maksimal ini diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012. Dalam peraturan itu disebutkan denda diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor.

Menurut Andri, jika kajian ini selesai dan denda maksimal memungkinkan diterapkan untuk pengendara sepeda motor yang melanggar aturan, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi.

Efek jera ini penting karena pelanggaran parkir sangat banyak dilakukan pengendara sepeda motor. Sementara jumlah tenaga yang bertugas dalam sehari maksimal 150 orang.

Langkah lain yang tengah dikaji adalah memidanakan juru parkir liar di kawasan ini. Untuk itu, pihaknya masih mempertimbangkan payung hukum dan penerapannya. Opsi lain yang tengah dipersiapkan adalah mencari lahan-lahan parkir baru di Tanah Abang.

Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat Henri Perez Sitorus mengatakan, dalam satu kali razia, pelanggaran parkir oleh pengendara sepeda motor mencapai puluhan.

"Hari ini (Sabtu) ada 73 sepeda motor yang kami angkut ke kantor Camat Tanah Abang untuk ditilang karena melanggar rambu parkir. Sementara tak ada mobil yang ditindak karena melanggar rambu parkir," ucapnya.

Pelanggaran parkir banyak terjadi di Jalan Jatibaru, Jalan Kebon Jati, Jalan Fachrudin, Jalan KH Mas Mansyur, dan Jalan Jati Bunder.

Angkutan umum

Perez mengatakan, selain kendaraan pribadi, pelanggaran juga sering dilakukan pengemudi angkutan umum. "Sopir yang ngetem masih banyak. Padahal, tilang untuk pengemudi angkutan umum juga sudah kami lakukan berkali-kali. Imbauan juga terus kami lakukan," katanya.

Angkutan umum yang ngetem sembarangan ini membuat lalu lintas tersendat di beberapa titik, seperti di depan Blok G hingga Blok A, Jalan Kebon Jati, dan Jalan Jembatan Tinggi.

Dari pengamatannya, Perez menduga, ada kelebihan jumlah angkutan umum. Artinya, ada kemungkinan angkutan umum beroperasi tanpa dilengkapi surat-surat asli. (ART)

--------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Senin, 13 Juli 2015, dengan judul "Dinas Perhubungan Kaji Sanksi Maksimal".