Menteri PAN-RB Puji Layanan Pemprov DKI

Yuddy melakukan inspeksi mendadak (sidak) kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI pada hari pertama masuk seusai cuti bersama hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Tak hanya itu, ia juga menyempatkan meninjau pelayanan perizinan warga yang dilakukan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI. 

"Setelah saya melihat-lihat, tidak ada pegawai pemerintah yang sengaja membolos, sebagian besar pegawai pemerintahan hadir dan melaksanakann tugasnya," kata Yuddy, di Balai Kota, Rabu (22/7/2015).

"Hanya sebagian kecil pegawai saja yang tidak hadir karena melaksanakan cuti dan tugas dari pejabat pembina kepegawaian. Ini membuktikan kedisiplinan pegawai di (Pemprov) DKI semakin meningkat," katanya lagi.

Ia menjelaskan, salah satu agenda reformasi birokrasi nasional adalah dengan mengubah mentalitas PNS. Kedisiplinan serta loyalitas PNS harus semakin baik seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Adapun implikasi kedisiplinan pegawai adalah pelayanan publik yang lebih baik. Pemprov DKI, kata Yuddy, telah membuktikan hal tersebut.

"Alhamdulillah bahwa DKI ini merupakan parameter pusat pemerintahan nasional. Jadi kalau di DKI kinerja aparatur pemerintahannya sudah cukup baik, nantinya bisa memberikan contoh keteladanan aparatur pemerintahan di daerah lainnya," klaim politisi Partai Hanura tersebut. 

Puji pelayanan pemprov DKI

Tak hanya memuji kedisiplinan PNS DKI, Yuddy juga mengapresiasi pelayanan pengurusan perizinan warga ibu kota di BPTSP DKI. Pengurusan perizinan yang menyebar ke tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya serta penerapan sistem online, kata dia, seharusnya dapat diikuti oleh pemerintah provinsi lainnya.

Pelayanan satu pintu ini juga telah sesuai amanat Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan pelayanan terbaik ke masyarakat.

Setelah melakukan sidak pelayanan di BPTSP DKI, Yuddy mengklaim DKI telah responsif dan menyambut "bola" dengan cepat berbagai keluhan warga.

"DKI akan jadi role model untuk pelayanan terpadu satu pintu dan agar daerah lainnya bisa memiliki sistem yang sama, responsif. Diharapkan juga di daerah itu pelayanannya benar-benar satu pintu, jangan banyak jendelanya. Jangan sampai perizinan seolah-olah satu pintu tapi jendela banyak, akan merepotkan publik. (Pelayanan) harus seperti di DKI," kata Yuddy.