Buka-bukaan Ahok Dukung Operasional Ojek di Jakarta

Alasan pertama mengapa ia mendukung operasional ojek, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling mudah dilakukan ketika seseorang dipecat dari pekerjaannya atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Saya tahu persis di Jakarta ada banyak orang di-PHK atau satpam yang jaga malam, pasti pagi harinya cari tambahan uang dong. Bisa hidup enggak kamu di Jakarta kalau gajinya cuma berdasarkan UMP (upah minimum provinsi) Rp 2,7 juta, padahal anak kamu tiga? Gaji UMP cuma berlaku bagi kebutuhan lajang di Jakarta," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Terlebih jika memiliki orangtua yang tidak diberi uang pensiun dan tidak memiliki BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial) Ketenagakerjaan. Selain itu ada pula seseorang yang harus menanggung kebutuhan mertua, kakak dan adik ipar, paman dan keluarga lainnya.

Parahnya lagi, jika ada anggota keluarga yang mengalami keterbelakangan mental atau mengidap penyakit tertentu. Sehingga mereka harus mencari penghasilan tambahan di samping pekerjaan utamanya. Di sisi lain, Basuki tidak mengkhawatirkan banyaknya ojek berdampak pada keruwetan lalu lintas Ibu Kota.

"Saya tahu ojek tambah banyak, tapi kan kami bikin sistem. Sistemnya, jalan protokol enggak boleh lewat motor dan saya kasih bus gratis," kata Basuki.

Alasan lain mengapa ia mendukung operasional ojek di Jakarta, karena ojek bisa difungsikan untuk pekerjaan lainnya. Tidak hanya mengantar warga menuju tujuannya, namun juga bisa menjadi pengantar makanan maupun kurir barang.

"Mungkin besok-besok perusahaan cepat saji enggak mau pakai delivery service lagi, karena lebih cepat diantar ojek makanannya. Ini ada pembagian ekonomi menurut pemikiran saya," kata Basuki.

Adapun ojek tak diatur sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Umum Orang dan Barang.